Menteri PUPR minta investor segera lapor jika terhambat regulasi

Kalau Bapak dan Ibu sekalian merasa ada regulasi yang menghambat, bilang saja

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono siap menerima masukan dan laporan dari para investor yang terhambat regulasi.

"Tolong beri masukan, kalau ada yang menghambat bilang, kadang-kadang regulasi yang lengkap itu mengikat kaki kita sendiri," ujar Menteri Basuki di Jakarta, Kamis.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Basuki dalam acara market sounding empat ruas jalan tol sepanjang 424 Km.

Menteri PUPR mengatakan bahwa karena terikat oleh regulasi yang lengkap itu, maka sulit untuk mengambil inovasi.

"Jadi, kalau Bapak dan Ibu sekalian merasa ada regulasi yang menghambat, bilang saja. Supaya bisa kita relaksasi," katanya.

Presiden Joko Widodo, menurut Menteri Basuki, pernah menyampaikan bahwa mau membikin satu peraturan menteri harus terlebih dahulu menghapus 40 peraturan menteri sebelumnya.

Semua ini dilakukan untuk mempermudah investor dan Kementerian PUPR menganggap serius terkait hal itu.

"Kalau tadi ada yang bilang regulasi yang sudah lengkap, kami tidak bangga karena kadang-kadang regulasi yang terlalu lengkap mengikat kaki sendiri," kata Menteri PUPR.

Pada periode lima tahun ke depan, Kementerian PUPR menargetkan pembangunan jalan baru sepanjang 3.000 km dan jalan tol sepanjang 2.500 km.

Sementara tantangan terbesar pembangunan jalan tol adalah pembiayaannya. Kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020 – 2024 diproyeksikan hanya mampu memenuhi 30 persen atau Rp623 triliun dari total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur sebesar Rp2.058 triliun.

Sebagai langkah untuk menutupi gap pendanaan non-APBN sebesar 70 persen atau Rp1.435 triliun, Kementerian PUPR mendorong inovasi pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) atau public private partnership (PPP).

Pada Kamis ini, Kementerian PUPR menggelar acara penjajakan minat pasar (market sounding) melalui skema KPBU untuk empat ruas jalan tol sepanjang 424,27 km yakni Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo (93,14 km) dengan biaya Rp28,58 triliun.

Selanjutnya, Jalan Tol Yogyakarta-Bawen (76,36 km) dengan biaya Rp17,38 triliun, Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (206,65 km) biaya sebesar Rp57,594 triliun dan Jalan Tol Makasar, Maros, Sungguminasa dan Takalar (Mamminasata) sepanjang 48,12 km dengan biaya Rp9,41 triliun.

Baca juga: Presiden Jokowi: Jalan tol ciptakan pertumbuhan ekonomi baru
Baca juga: Pemprov DIY sosialisasikan pengadaan tanah Tol Yogya-Solo di Sleman