RI paparkan kebijakan kebudayaan di markas UNESCO Paris

Pemerataan akses kebudayaan juga dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital.

London (ANTARA) - Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dr Hilmar Farid memaparkan kebijakan Indonesia di bidang kebudayaan dalam Forum Menteri Kebudayaan di Markas Besar UNESCO, Paris, Perancis, Selasa (19/11).

Hilmar Farid yang mewakili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam siaran pers yang diterima ANTARA London, Rabu, mengatakan Pemerintah Indonesia mengembangkan kerangka kerja yang mengaitkan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

Ia menyampaikan paparan pada sesi mengenai "Culture in the public space, an engine for social and urban transformation”, bersama sejumlah Menteri dan pejabat tinggi di bidang kebudayaan dari Austria, Belize, Ghana, Italia, Inggris, Kazakhstan, Mesir, Kuba, Palestina, Pantai Gading, Venezuela.

Wakil Delegasi Tetap RI untuk Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan UNESCO Prof. Surya Rosa Putra mengatakan delegasi Indonesia dipimpin Duta Besar RI untuk Republik Perancis/Wakil Tetap RI untuk UNESCO, Arrmanatha Nasir, dan beranggotakan wakil dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Luar Negeri dan KBRI Paris.

Ia mengatakan, setelah 21 tahun vakum, The Forum of Ministers of Culture kembali diadakan bertepatan dengan sidang UNESCO General Conference ke-40 yang berlangsung dari tanggal 12 hingga 27 November mendatang.

Baca juga: Ditjen Kebudayaan dorong sertifikasi bagi seniman di Indonesia

Dibuka Direktur Jenderal UNESCO, Audrey Azoulay, forum bertujuan mempertemukan para pemangku kepentingan terkait di bidang kebudayaan guna mempromosikan peran kebijakan kebudayaan dalam membangun masa depan yang berkelanjutan untuk seluruh penduduk dunia.

Lebih lanjut Dr Hilmar Farid menyampaikan Konvensi 2005 mengenai Proteksi dan Promosi Keragaman Ekspresi Budaya telah berfungsi sebagai panduan negara-negara anggota UNESCO, termasuk Indonesia, dalam merumuskan kerangka kebijakan kebudayaan.

Dikatakannya di tahun 2018, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan berbagai unsur masyarakat dan kalangan mengadakan pemetaan berskala besar di 350 kabupaten/kota untuk mengidentifikasi sumber daya dan infrastruktur budaya serta potensinya dalam mendukung program pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender dan kesejahteraan masyarakat.

Hasil pemetaan itu kini menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan kebijakan di bidang kebudayaan di pusat maupun daerah.

Di samping itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Bappenas dan Badan Pusat Statistik mengeluarkan Indeks Pembangunan Kebudayaan yang didasari Indikator Pembangunan Kebudayaan dari UNESCO.

Baca juga: Diaspora Indonesia bisa jadi ujung tombak promosi kebudayaan

Indeks ini akan memainkan peran kunci untuk mengintegrasikan kebudayaan ke dalam kebijakan pembangunan nasional.

Pada sesi diskusi Dirjen Kebudayaan menyampaikan bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi Indonesia di bidang kebudayaan adalah tidak meratanya akses masyarakat terhadap sarana dan kegiatan kebudayaan.

Di negeri dengan 267 juta penduduk yang hidup tersebar di ribuan pulau, pemerataan akses jadi tantangan, ujarnya.

Pemerataan infrastruktur kebudayaan misalnya tidak mungkin dirancang sepenuhnya dari pusat tapi harus menggunakan pendekatan bottom-up mengingat perbedaan kondisi yang begitu beragam.

Pemerataan akses kebudayaan juga dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital. Di tahun 2019 Indonesia menuntaskan pembangunan Palapa Ring yaitu jaringan serat optik sepanjang 13.000 km menyambungkan sebagian besar pulau berpenghuni di Indonesia.

Pemerintah akan mendukung berbagai proyek yang bertujuan memperkuat hubungan dan komunikasi di antara berbagai lembaga kebudayaan seperti museum dan galeri, creative hub, dan komunitas masyarakat di seluruh Indonesia.

Baca juga: Muhadjir pastikan kawal pemajuan kebudayaan nasional