Jambi (ANTARA News) - Gubernur H Zulkifli Nurdin bersama sembilan bupati dan satu walikota di Jambi sepata untuk menghentikan pengiriman minyak mentah sawit (crude palm oil/CPO) mulai 1 Januari 2010. Kesepakatan dituangkan dalam satu nota kesepakatan dan kesepahaman (MoU) tentang optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam CPO, batu bara dan ternak sapi di rumah dinas Gubernur Jambi. "Kita harus kompak, jangan terpecah belah dan harus maju bersama membangun Jambi. Jangan lagi produk CPO dikirim ke luar. Kita harus membangun industri hilir seperti minyak goreng untuk memberikan nilai tambah kepada pendapatan daerah dan masyarakat," kata Zulkifli. Ia menjelaskan, produksi CPO Jambi selama ini banyak beralih ke luar Jambi ke Sumatera Selatan, Riau, Lampung dan Sumatera Utara. Gubernur mengatakan, daerah-daerah itu bisa memproduksi produk atas nama mereka padahal bahan bakunya didatangkan dari Jambi. "Kita rugi, orang lain yang untung," tandas Zulkifli. Luas areal perkebunan kelapa sawit inti dan plasma Jambi saat ini mencapai 430 ribu hektar dengan produksi kelapa sawit tandan buah segar (TBS) 5,17 juta ton. Bupati Tebo H Majid Muaz menyatakan mendukung penuh langkah Gubernur Jambi karena pengiriman CPO ke luar Jambi telah merusak jalan-jalan utama di daerah itu. Kabupaten Tebo memiliki empat perusahaan besar perkebunan inti kelapa sawit yang dilengkapi sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS) memproduksi CPO. Produk CPO Tebo sebagian besar dikirim ke Surabaya atau pabrik minyak goreng sebuah produk minyak goreng terkenal di Indonesia. "Jika kebijakan Gubernur Jambi itu terealisasi, kabupaten (Tebo) diyakini paling siap membangun pabrik minyak goren," kata Majid Muaz. (*)
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2008
