Komisi IV DPR mendorong KKP untuk meningkatkan penyerapan anggaran berbasis perencanaan dan tepat sasaranJakarta (ANTARA) - Komisi IV DPR RI mengharapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempertahankan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan yang diaudit BPK.
"Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas evaluasi hasil pemeriksaan BPK semester I pada KKP. Selanjutnya KKP segera menindaklanjuti hasil temuan tersebut guna mempertahankan opini WTP," kata Ketua Komisi IV DPR Sudin dalam rapat kerja Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu.
Baca juga: KKP raih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK
Dalam pembacaan keputusan hasil raker tersebut, Sudin juga menyatakan bahwa Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas evaluasi pelaksanaan anggaran 2019 oleh KKP.
Selanjutnya, Komisi IV DPR mendorong KKP untuk meningkatkan penyerapan anggaran berbasis perencanaan dan tepat sasaran.
Selain itu, ujar dia, Komisi IV DPR RI bersama eselon I KKP bakal melakukan pendalaman lebih detail terkait rencana program dan kegiatan anggaran tahun 2020.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan pihaknya juga akan berupaya untuk mempertahankan WTP dan tidak lagi mendapat status disclaimer seperti yang pernah terjadi sebelumnya.
Ia juga mengemukakan pihaknya berdasarkan temuan dari BPK juga telah melakukan sejumlah tindakan antara lain dengan pembenahan termasuk menegur atau menghukum pejabat terkait.
Dari hasil evaluasi pemeriksaan BPK semester I 2019, untuk KKP ditemukan 12 temuan terkait sistem pengendalian internal, serta 8 temuan terkait kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebelumnya, Edhy telah mendorong penyelenggaraan anggaran di KKP berbasis kepada hasil sehingga anggaran digunakan secara bijak bukan hanya mengejar target penyerapan anggaran semata.
"Kita juga harus memetakan dari anggaran ini menghasilkan apa? Selain income atau masukan ke negara, dampak ikutannya apa saja? Sehingga nanti akan kita dapatkan hasil, jumlah penyerapan tenaga kerja yang sesungguhnya," kata Menteri Edhy.
Menurut dia, alokasi anggaran KKP ke depan juga akan diarahkan untuk memberikan nilai tambah bagi sektor kelautan dan perikanan.
Baca juga: Anggota DPR ingin Menteri Edhy lebih galakkan riset
Baca juga: Menteri Edhy minta pengusaha perikanan tertib bayar pajak
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2019
