Jakarta (ANTARA News) - Ekonom UI yang juga Ketua DPP Partai Demokrat Darwin Zahedy Saleh menegaskan, para pejabat perbankan yang tidak sanggup mnyesuaikan diri dengan tuntutan program pro rakyat yang telah dicanangkan pemerintah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebaiknya diganti saja."Sejak program KUR ini dicanangkan sebagai wujud program pro rakyat pemerintahan SBY pada 5 November 2007, realisasi KUR ini sudah bagus," katanya di Jakarta, Rabu.Menurut dia, dari target Rp14 triliun hingga Desember 2008, per akhir Juli sudah trealisasi Rp8,9 tiliun atau sebesar 64 persen.Angka realisasi itu di atas target 58 persen hingga Juli 2008 dengan jumlah debitur 955 ribu atau 120 persen dari target sampai dengan Desember yang hanya berjumlah 800 ribu.Sektor yang paling banyak memanfaatkan program KUR itu, menurut Darwin, adalah perdagangan dan pertanian. "Memang KUR ini dimaksudkan untuk membantu kaum duafa, misalnya kaum petani, pedagang/pengusaha mikro," ujarnya. Dengan 70 persen kredit yang dijamin pemerintah, ia menambahkan, bila kredit yang diajukan masyarakat di bawah Rp5 juta maka peminjam KUR tidak dimintai jaminan. "Tetapi, agaknya program ini masih harus terus disempurnakan realisasinya, karena rata-rata kredit/debitur masih Rp9,3 juta. Kita mngharapkan lebih banyak lagi bahkan mayoritas kredit/debitur itu di bawah Rp5 juta, ujarnya. Selain itu, juga masih sering terdengar keluhan calon debitur yang dimintai jaminan. Darwin melihat adanya kemungkinan pegawai bank masih enggan atau bermental lama dalam berurusan dengan nasabah mikro itu. Padahal, data BI menunjukan kredit macet UMKM di bawah 4 persen atau jauh dibawah kredit besar yang NPL-nya rata-rata di atas 7 persen. "Jadi para pejabat bank seharusnya tidak usah khawatir dan jangan sentimental. Yang rasional saja," katanya, Dia juga mengingatkan agar para pejabat bank plat merah memahami paradigma baru yang pro rakyat sehingga sudah waktunya komitmen pada program pro rakyat atau KUR itu masuk dalam pnilaian "Key Prformance Indicators" bagi para direksi maupun jajaran manajemen di bawahnya. "Kalau para direksi atau pejabat bank itu tidak sanggup menyesuaikan diri dengan tuntutan program yang pro rakyat, sebaiknya mereka segera diganti saja," katanya.(*)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008
