Denpasar (ANTARA News) - Ratusan warga Bali, Rabu, mendatangi kantor DPRD menolak penetapan RUU Anti Pornografi menjadi undang-undang. Mereka yang mengaku dari Komunitas Rakyat Bali (KRB), Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar, dan LSM Ardham itu menganggap RUU Anti Pornografi telah mengebiri kemajemukan bangsa dan Bhineka Tunggal Ika sebagai pemersatu bangsa. "Bila sampai RUU Anti Pornografi disahkan, berarti negara memaksakan diri untuk mengatur nilai-nilai moral dan tata susila masyarakat. Maka tidak bisa tidak, negara akan terjebak menggunakan tata nilai dari suatu kalangan masyarakat tertentu," katanya Koordinator KRB Made Sugiarta. Menurut dia, RUU tersebut terkesan hendak "memaksakan" nilai-nilai asing yang tidak cocok dengan budaya bangsa Indonesia. Dalam RUU itu tidak ada pembedaan definisi yang jelas antara pornografi dan kesopanan yang selama ini sudah biasa dalam masyarakat. "Kita hendaknya harus mengakomodasi perbedaan nilai dalam masyarakat, seperti yang telah dirumuskan para pendiri bangsa yang telah dirumuskan dasar negara kita yang sangat universal dalam Pancasila dan UUD 1945," ucap dia. Pada prinsipnya, masyarakat Bali menolak pengesahan UU pornografi karena melanggar hak azasi kemanusiaan dan kebebasan hak pribadi seseorang. Pada kesempatan itu, pengunju krasa diterima Ketua DPRD Bali, Ida Bagus Putu Wesnawa dan anggota DPRD lainnya. Dan Korlap demo menyerahkan pernyataan sikap penolakan terhadap RUU tersebut. Didukung DPRD Wesnawa mengatakan, semua aspirasi yang disalurkan melalui dewan segera ditindaklanjuti dan akan diteruskan ke DPR . "Aspirasi saudara kami akan segera tindak lanjuti ke DPR. Sebagai wakil rakyat Bali, kami juga menyatakan untuk menolak RUU tersebut," ucapnya. Dikatakan, DPRD Bali melalui komisi I dan IV pada 22 September akan berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Bali terhadap penolakan RUU itu. Sementara Ketua KRB, I Gusti Ngurah Artha mengatakan, untuk memberikan dorongan anggota DPRD Bali yang berangkat ke Jakarta , maka pihaknya akan kembali menurunkan massa lebih banyak ke gedung ini pada 23 September mendatang. "Kami akan lebih banyak menurunkan massa jika dewan yang berangkat ke Jakarta tidak sungguh-sungguh memperjuangkan aspirasi masyarakat. Semua itu kami akan pantau anggota Dewan yang berangkat ke DPR," kata Ngurah Artha. Demonstran juga menggelar teaterikal budaya di antaranya dengan tari Rangda dan Joged sebagai bentuk protes terhadap RUU anti pornografi. (*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2008