Pendapat dan masukan dari Forum Anak akan ikut menentukan apa yang harus pemerintah lakukan untuk melindungi dan memenuhi hak anak di Indonesia,
Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Puspayoga mengajak seluruh lapisan masyarakat baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kota/kabupaten bergandengan tangan melindungi anak-anak Indonesia.
Mari berjalan berdampingan bersama anak-anak di seluruh Indonesia untuk memperjuangkan hal-hal mereka, kata Bintang melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu.
Menurut Bintang, Presiden Joko Widodo memiliki beberapa program prioritas selama lima tahun ke depan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak, yaitu fokus pada meningkatkan peran ibu dalam pendidikan anak, menurunkan angka pekerja anak, dan menurunkan angka perkawinan anak.
Baca juga: Kementan-BPOM dan FAO tingkatkan kualitas pangan anak sekolah
Menteri Bintang hadir dalam acara Peringatan Hari Anak Sedunia dan 30 Tahun Konvensi Hak Anak yang diadakan di Kota Surakarta. Dalam acara tersebut, Bintang bertemu dan berdialog dengan 150 anak yang tergabung dalam Forum Anak Kota Surakarta dan Forum Anak Jawa Tengah.
Bintang mengemukakan dia ingin mendengar semua pendapat dan masukan dari Forum Anak, agar kebijakan yang diambil pemerintah dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak tidak salah.
"Pendapat dan masukan dari Forum Anak akan ikut menentukan apa yang harus pemerintah lakukan untuk melindungi dan memenuhi hak anak di Indonesia," tambahnya.
Baca juga: Anak Autis pentaskan seni pada peringatan Hari Peduli Autis Sedunia
Bintang mengatakan mengatakan Forum Anak yang aktif di seluruh Indonesia dapat mempermudah tanggung jawab pemerintah dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak.
"Bila Forum Anak dapat menggeliat maju memperjuangkan hak-hak anak di seluruh Indonesia, 50 persen tanggung jawab Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak akan dengan mudah kita wujudkan," jelas dia.
Hari Anak Sedunia diperingati setiap 20 November, yang dimulai sejak penandatanganan Konvensi Hak Anak pada 1989.
Baca juga: AMPL sebut siswi menstruasi kerap alami perundungan
Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Hendra Agusta
Copyright © ANTARA 2019