Dana operasional berupa makan dan minum anggota TNI tersebut diambil dari bantuan dana stimulan rumah rusak dalam bentuk hibah Kementerian Keuangan untuk korban bencana di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah itu .
"Baru dua minggu lalu tim BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) datang memberitahukan kebijakan baru. Sebelumnya mereka (anggota TNI) membantu perbaikan rumah rusak tanpa dibayar," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu , Arfan dalam rapat pansus Raperda APBD Kota Palu 2020 di ruang sidang utama, Kantor DPRD Palu, Selasa.
Baca juga: AAUI harap tarif premi bencana alam seimbang
Baca juga: Wapres Ma'ruf pimpin rapat rekonstruksi Palu dan Lombok
Ia menjelaskan sebanyak 490 anggota TNI yang ditunjuk itu akan mendapat dana operasional Rp140 ribu setiap hari hingga 180 hari ke depan atau selama enam bulan.
"Awalnya yang ditunjuk 430 personil, kemudian berubah menjadi 490 personil, hasil dari masukan BNPB dan dari Mabes TNI melalui Korem 132/Tadulako. Dana operasional yang dialokasikan Rp13 miliar berasal dari bantuan dana stimulan sebesar Rp820 miliar," ujarnya.
Arfan mengatakan dana tersebut baru dapat dimanfaatkan setelah APBD Kota Palu tahun anggaran 2020 disetujui dan ditetapkan menjadi Perda APBD Kota Palu 2020.
Jika APBD Palu 2020 telah disetujui dan ditetapkan menjadi perda, maka dana stimulan rumah rusak tersebut sudah dapat diberikan kepada TNI dan korban bencana yang terdata dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota Palu dan Gubernur Sulteng untuk memperbaiki rumahnya yang rusak ringan, sedang dan berat.*
Baca juga: Jokowi apresiasi swasta bantu pembangunan rumah korban gempa Palu
Baca juga: Pasigala Centre berharap Presiden dengar aspirasi terkait relokasi
Pewarta: Muhammad Arshandi
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019
