Ini cara DKI cegah pemilik mobil mewah ngemplang pajak

Salah satunya kita dengan pengajuan Kartu Jakarta Pintar

Jakarta (ANTARA) - Badan Pajak Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta memiliki cara tersendiri untuk mencegah pemilik mobil mewah ngemplang pajak kendaraan bermotor (PKB) khusus dikategorikan kendaraan mewah.

Sekretaris BPRD DKI Jakarta Pilar Hendrani menjabarkan hal tersebut bisa dilakukan dengan program yang diluncurkan yakni "tax clearance" atau untuk mendapatkan surat keterangan fiskal.

"Salah satunya kita dengan pengajuan Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, kepemilikan rusunawa, juga subsidi BPJS (atau Penerima Bantuan Iuran). Jadi begitu mereka akan mengurus, di situ mengajukan 'tax clearance,'" ujar Hendriani di Jakarta, Selasa.

Hendriani mengatakan hal tersebut dapat dilakukan seseorang untuk terhindar dari target wajib pajak kendaraan mewah.

Baca juga: Ratusan mobil mewah di Jakarta Barat tunggak pajak

Sejumlah kasus ditemukan kendaraan mewah menggunakan identitas orang lain demi menghindari pajak progresif.

Seperti yang ditemui di Jalan Mangga Besar IV P, Taman Sari, diketahui seorang kuli bangunan tercatat sebagai pemilik kendaraan Rolls Royce Phantom yang menunggak pajak Rp167 juta, hingga kena biaya 2,5 persen pajak progresif setara Rp210 juta.

"Ini akan ketahuan semua, ini salah satunya karena 'tax clearance' itu sendiri. Jadi dengan KJP itu, mereka mengajukan dirinya tidak punya kendaraan sama sekali, mereka tanda tangan di situ dan itu syarat untuk mendapatkan 'tax clearance'," kata dia.

Setelah itu, pihak BPRD DKI bersama Samsat wilayah serta kepolisian dapat melacak kembali pemilik kendaraan yang terindikasi ngemplang pajak kendaraan mewah.

Baca juga: Penunggak pajak mobil mewah ditemukan di gang sempit Jakarta Barat

Hendriani mengimbau masyarakat agar tidak meminjamkan kartu identitas sembarangan agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang akan ngemplang pajak.

"Masyarakat jangan sampai meminjamkan KTP yang akan berdampak hukum ke depan. Tidak tertutup kemungkinan kepemilikan kendaraan terbawa masalah, yang sebenarnya mereka enggak tahu urusannya," kata dia.

Sebelumnya, Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Jakarta Barat menjabarkan sebanyak 228 kendaraan mewah dari total 2.190 di Jakarta Barat terbukti masih menunggak pajak.

Kepala Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Jakarta Barat Joko Pujiyanto mengatakan yang dikategorikan kendaraan mewah adalah yang nilai jualnya di atas Rp1 miliar.

"Total 228 kendaraan tersebut total tunggakan mencapai Rp 7.719.094.500. Sedangkan untuk 1.805 kendaraan mewah di Jakarta Barat yang telah bayar pajak sebesar Rp 60.830.781.620," ujar Joko.

Dalam total jumlah tersebut, Joko masih belum bisa memastikan ke-228 pemilik kendaraan mewah itu terdapat pejabat atau publik figur.

Baca juga: Samsat Jakarta Barat buru 16 mobil mewah penunggak pajak

Sebab, dalam beberapa kasus ditemukan kendaraan mewah menggunakan identitas orang lain demi menghindari pajak progresif.

Sementara itu Joko memaparkan selain 228 kendaraan belum bayar pajak, ada juga 116 kendaraan mewah yang diblokir senilai Rp 4.407.950.150 dan 41 kendaraan yang dimutasi senilai Rp 1.498.818.500.

Kendaraan yang diblokir, kata Joko, penyebabnya karena pemilik asli kendaraan menggunakan identitas orang lain demi menghindari pajak progresif.