Bagi saya, baik itu sifatnya "top down" atau aspiratif masyarakat Papua harus ada kajiannya. Tidak bisa subjektif.Jakarta (ANTARA) - Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Bidang Hubungan Pusat dan Daerah Dr James Modouw menilai masih perlunya kajian yang mendalam terkait manfaat yang diterima oleh masyarakat Papua sehubungan dengan wacana pemekaran dua provinsi di "Bumi Cendrawasih" itu.
Ditemui dalam acara Pameran Ragam Budaya Papua di Jakarta, Senin, ia menyebut kajian itu meliputi juga pada pengaturan dan tatanan jika benar di Papua akan ada dua provinsi baru.
"Kalau tidak diatur dengan tatanan yang baik itu bisa berantakan, jadi harus diatur dengan cermat dengan pengaturan yang baik," katanya.
Menurut dia, pemekaran bisa saja dilakukan untuk mengentaskan polemik di sana melalui pendekatan politik yang dilihat dari aspek kedaulatan dan keutuhan negara.
Ia menegaskan bahwa pemekaran sifatnya bisa "top down" dari pemerintah atau bisa aspiratif dari masyarakat Papua.
"Tetapi tetap mengikuti kajian dasar ilmiah di mana wilayahnya yangdimekarkan dengan pola satu kelompok budaya atau beberapa kelompok budaya disatukan dalam satu wilayah. Kajian itu yang harus lebih dilakukan," kata James Modouw.
Menurut dia wacana pemekaran juga mesti melihat prosedur aspek pengembangan wilayah secara ekonomi yang mengacu pada kemampuan daerah secara fiskal untuk menghidupi dirinya.
Aspirai yang berkembang saat ini, kata James, ada yang menilai perlu pemekaran, ada juga yang melihat bahwa isu pemekaran belum mendesak.
"Bagi saya, baik itu sifatnya 'top down' atau aspiratif masyarakat Papua harus ada kajiannya. Tidak bisa subjektif. Kalau 'top down' harus dilakukan oleh pihak yang kompeten dalam tatanan negara, kalau secara evolutif dari aspek pendekatan wilayah dan ekonomi harus dari bawah. Jadi keduanya bisa dipertemukan," kata putra Papua ini.
Ia menegaskan, pemekaran adalah sebuah hal yang niscaya. Banyak aspek yang membuat pemekaran pasti terjadi. Namun kajian ini dilakukan apakah pemekaran saat ini sudah sangat mendesak atau belum.
"Tidak sekarang, 20 tahun kemudian pun pemekaran akan dilakukan, karena kan ada pertumbuhan demografi. Sekarang dilihat manfaat mana yang lebih banyak," demikian James Modouw.
Baca juga: Gerindra akan pertanyakan rencana pemekaran Papua
Baca juga: Komisi II panggil Kemendagri terkait pemekaran wilayah Papua
Baca juga: Kementerian Dalam Negeri dalami permintaan pemekaran wilayah di Papua
Pewarta: Aubrey Kandelila Fanani
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2019
