Jakarta (ANTARA News) - LSM lingkungan hidup Greenomics Indonesia menyatakan 61,54 persen perusahaan pemegang HPH (Hak Pengusahaan Hutan) yang beroperasi di Kalimantan masuk dalam kategori berkinerja buruk dan sangat buruk dalam hal pemanfaatan kayu secara lestari.Seperti dikutip dari keterangan tertulis Greenomics yang diterima ANTARA, di Jakarta, Senin, kondisi tersebut tidak terlalu mengejutkan karena lebih dari setengah jumlah pemegang HPH di Kalimantan (51,28 persen) memiliki kinerja buruk dalam melakukan investasi dan re-investasi terhadap pengelolaan hutan lestari."Temuan ini merupakan hasil evaluasi terhadap 40 perusahaan HPH di Kalimantan yang mengelola areal konsesi total seluas 3,48 juta hektar," kata Elfian Effendi, Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia menyampaikan hasil analisa Greenomics terhadap hasil penilaian kinerja Lembaga Penilai Independen (LPI) Departemen Kehutanan selama periode 2005-2007.Sebaran HPH ini adalah 19 di Provinsi Kalimantan Timur, 16 di Kalimantan Tengah, 4 di Kalimantan Barat, dan 1 HPH di Kalimantan Selatan. Elfian mengatakan, bahkan 48,72 persen HPH yang beroperasi di Kalimantan memiliki luas dan batas yang tidak jelas antara areal konsesi milik satu perusahaan dengan kawasan masyarakat hukum adat atau masyarakat setempat. "Hal ini mengakibatkan 37,5 persen areal konsesi HPH di Kalimantan tidak memiliki kepastian kawasan," ujarnya. Sementara itu dalam konteks peningkatan peran serta masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat yang aktivitas ekonominya berbasis hutan HPH, masih kata Elfian, sebesar 35,9 persen pemegang HPH di Kalimantan berkinerja buruk dan sangat buruk dalam merespon upaya tersebut. "Hanya 12,82 persen yang berkinerja baik, sisanya berkinerja sedang, namun cenderung ke buruk," kata dia. Greenomics juga menggarisbawahi tentang kinerja kesehatan finansial pemegang konsesi HPH, di mana 56,41 persen pemegang HPH di Kalimantan masuk dalam kategori berkinerja buruk dan sangat buruk. "Artinya, dari setiap 10 HPH yang ada di Kalimantan, 6 di antaranya berkinerja finansial buruk dan sangat buruk. Pertanyaannya adalah bagaimana mengelola areal konsesi hingga jutaan hektar jika kinerja finansial yang buruk sangat dominan. Ini perlu menjadi perhatian khusus dari pihak Departemen Kehutanan sebagai pihak pemberi izin," katanya. Selain itu Elfian juga menyebutkan dari hasil evaluasi kinerja 40 HPH tersebut, hanya 1,06 persen yang berkinerja sangat baik. Sedangkan yang berkinerja baik sebesar 16,53 persen. "Dari data ini, dengan kata lain, setiap 10 perusahaan HPH di Kalimantan, dapat dikatakan hanya 2 perusahaan yang masuk kategori HPH berkinerja lestari," demikian Elfian.(*)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008
