Banda Aceh (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) mengharapkan Pemerintah Pusat mengundang pemantau internasional yang independen untuk memantau jalannya Pemilu 2009 di daerah tersebut. "Kita inginkan Pemerintah Pusat mengundang pemantau dari luar agar proses demokrasi lebih mantap, terlebih lagi dengan ikut sertanya partai politik lokal," kata Wakil Gubernur Muhammad Nazar di Banda Aceh, Senin. Hal itu disampaikan dalam pertemuan dengan delegasi Komisi Eropa yang dihadiri James Moran, Direktur untuk Asia pada Direktorat Jenderal Hubungan Luar Negeri Komisi Eropa di Brussel, Ketua Delegasi Komisi Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Julian Wilson dan Kepala Kantor Europe House-Aceh John Penny. Dalam pertemuan itu, Komisi Eropa mempertanyakan situasi terkini Aceh setelah kesepakatan (MoU) damai Helsinki dan pascatsunami serta upaya pemerintah dalam mempertahankan dan melanjutkan perdamaian di Aceh termasuk isu reintegrasi dan Pemilu 2009. Menurut Wagub, secara lisan Pemerintah Aceh telah menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk melibatkan pemantau asing pada pemilu legislatif di Aceh dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) NAD dapat merekomendasikan ke pemerintah pusat. Menurut Nazar, keterlibatan pemantau asing dinilai penting karena Pemilu 2009 adalah pesta demokrasi pertama yang diselenggarakan setelah MoU Helsinki dan adanya keterlibatan partai politik lokal sebagai peserta Pemilu. "Semua pihak yakin Pemilu 2009 di Aceh akan berjalan damai tapi semua ingin memastikan itu benar-benar terjadi di Aceh," katanya. Selain itu, situasi Aceh masih dalam masa transisi perdamaian pasca MoU sehingga diperlukan pemantau internasional dan Komisi Eropa mengharapkan menyambut baik apabila Pemerintah Pusat mau mengundang dan mengizinkan pemantau asing untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Aceh. Peningkatan kapasitas eksekutif dan legislatif juga sangat diperlukan sehingga yang terpilih dalam Pemilu 2009 nantinya memiliki kualitas dan bekerja secara profesional dan proporsional yang akan mendukung iklim pembangunan dan politik yang sehat, katanya. (*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2008
