Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widiastuti mengatakan akan menindak nomor-nomor seluler tidak jelas yang seringkali mengirim pesan berkedok pengumuman menang undian atau tawaran peminjaman uang kepada masyarakat.
“Kalau ada misalnya, nomor-nomor yang tidak kita kenal, silakan diadukan. Kami akan menindaklanjuti tentunya dengan aparat terkait,” ujar Niken ditemui usai peluncuran program “Literasi Privasi dan Keamanan Digital” di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin.
Sepanjang ada aduan dari masyarakat, menurut Niken, Kominfo bisa menelusuri nomor tersebut.
Baca juga: Menkominfo: Percepatan RUU PDP upaya dukung kedaulatan data
Namun, Niken mengatakan masyarakat seringkali belum memahami bahwa data pribadi, termasuk nomor telepon, harus dilindungi.
Niken mengatakan kementeriannya memang mendapatkan tugas untuk membatasi akses ataupun pemblokiran apabila nomor-nomor seluler tidak jelas itu benar-benar terbukti melakukan penipuan-penipuan tersebut.
“Itulah arti penting sosialisasi perlindungan data pribadi,” kata Niken.
Baca juga: RUU Penyiaran dan PDP jadi RUU Prioritas Prolegnas
Kominfo juga tengah mempersiapkan UU Perlindungan Data Pribadi untuk diserahkan ke DPR RI pada akhir 2019 atau awal 2020.
"Kemkominfo juga mengeluarkan Permenkominfo 20/2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik dan mendorong PP 71/2019 tentang Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik. Penyelenggara sistem elektronik wajib melaksanakan perlindungan data pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi," ujar Niken.
Baca juga: Menkominfo optimistis RUU Penyiaran dan PDP diterima masyarakat
Pewarta: Arindra Meodia
Editor: Imam Santoso
Copyright © ANTARA 2019
