Bangkok, (ANTARA News) - Pemrotes anti-pemerintah melanjutkan pertemuan terbuka mereka dan pendudukan atas Wisma Negara, kendati Penjabat Perdana Menteri Thailand Somchai Wongsawat mengumumkan pencabutan dekrit keadaan darurat di Bangkok pada Minggu, 12 hari setelah dekrit itu diberlakukan oleh mantan perdana menteri Samak Sundaravej. Pencabutan tersebut berlaku dari Minggu, dengan alasan dekrit keadaan darurat tersebut akan makin mempengaruhi hidup rakyat dan mengakibatkan kerugian ekonomi bagi negeri itu, dan tak ada bentrokan besar sejak dekrit tersebut diberlakukan, yang berarti situasi telah membaik dan membuat keadaan darurat tak diperlukan lagi. Somchai mengatakan ketidak-pastian politik beberapa waktu lalu sudah menimbulkan citra negatif bagi kerajaan itu baik secara sosial maupun ekonomi, demikian diwartakan Xinhua. Ia mendesak semua pihak agar menyelesaikan "konflik pendapat" mereka dan mencapai perujukan dalam bentuk dialog dalam kerangka hukum dan demokrasi guna memperbaiki keadaan. Namun penjabat Perdana Menteri tersebut tak mengajukan tuntutan kepada pemrotes anti-pemerintah yang dikendalikan oleh Aliansi Rakyat bagi Demokrasi (PAD), yang telah menguasai dan menduduki Wisma Negara di Bangkok tengah sejak 26 Agustus, agar bubar. PAD telah menuntut Samak dan seluruh kabinetnya mundur dan mendesak diberlakukannya apa yang disebutnya konsep "politik baru", yang mengingini mayoritas anggota parlemen ditunjuk dan bukan dipilih. Namun, kepala staf Angkatan Darat berkeras tak diberlakukannya kekerasan dalam upaya mengeluarkan pemrotes PAD, yang melanjutkan pertemuan terbuka mereka dan pendudukan Wisma Negara. Setelah bentrokan terjadi sebelum fajar pada 2 September antara pengunjuk-rasa pro-pemerintah dan pemrotes PAD di jalan-jalan Bangkok, Samak mengumumkan keadaan darurat di Bangkok beberapa jam kemudian, dan menugaskan Kepala Staf Angkatan Darat Anupong untuk bertugas melaksanakannya. Setelah jabatan Samak dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi pada Selasa, yang menyatakan ia melanggar piagam dengan menjamu tayangan masak sewaktu ia memangku jabatan, Wakil I Perdana Menteri Somchai diangkat sebagai Penjabat Perdana Menteri untuk memimpin pemerintah sementara. Dewan Perwakilan Rakyat, Jumat, menunda pemungutan suara yang dijadwalkan untuk memilih perdana menteri baru sampai Rabu depan, setelah PPP terpecah mengenai apakah akan kembali mencalonkan Samak, sementara lima partai lain koalisi juga menyuarakan penentangan untuk memilih Samak. Belakangan, Samak pun menampik tawaran tersebut. Somchai sekarang dipandang termasuk salah satu dari tiga calon favorit bagi posisi perdana menteri oleh PBB, yang dijadwalkan mengumumkan keputusannya mengenai pilihan terakhir pada Senin dan kini sedang melobi mitra koalisinya agar menerima pilihannya. Meskipun dekrit keadaan darurat dicabut, PAD pada Ahad berikrar akan melanjutkan pawai anti-pemerintah di Wisma Negara. Dua pimpinan inti PAD, Chamlong Srimuang dan Somsak Kosaikul, menyelenggarakan taklimat pada Ahad pagi, dan mengatakan dekrit keadaan darurat telah merugikan negara itu dalam banyak bidang, tapi itu bukan kesalahan PAD. Mereka juga menjelas bahwa PAD takkan menerima baik tiga calon utama PPP untuk jabatan perdana menteri --termasuk Penjabat PM Somchai, Penjabat Wakil PM dan Menteri Keuangan Surapong Suebwonglee, Penjabat Menteri Kehakiman Sompong Amornwiwat, atau siapa saja dari pemerintah sementara ini yang dipimpin PPP. Mereka telah berikrar akan melanjutkan demonstrasi mereka sampai pemerintah saat ini turun dan ada kepastian bahwa tak ada "wali" mantan perdana menteri Thaksin Shinawatsa memerintah negeri itu.(*)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2008
