Gubernur NTB : Perubahan nama bandara bukan untuk kepentingan kelompok

Jadi kalau masih ada yang mengganjal, nggak perlu demo - demo

Mataram (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah angkat bicara terkait rencana demo besar-besaran yang akan dilakukan sekelompok masyarakat untuk menolak perubahan nama Bandara Internasional Lombok menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid.

Gubernur NTB Zulkieflimansyah di Mataram, Minggu, mengatakan demo merupakan kebebasan berekspresi. Namun, dalam konteks perubahan nama bandara, menurutnya sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa pahlawan, bukan untuk kepentingan kelompok atau daerah tertentu.

"Demo wajar - wajar saja di era demokrasi seperti sekarang ini sebagai bentuk adanya kebebasan berekspresi jikalau ada kebuntuan komunikasi dan tak mungkin lagi kita membangun jembatan pengertian. Tapi dalam konteks perubahan nama bandara, kita mestinya bisa jernih dan tak perlu mengekspresikan perasaan dan kemauan dengan demo. Ini semua demi daerah kita yang harus kondusif untuk pariwisata dan investasi," kata Zulkieflimansyah.

Baca juga: Wagub NTB : Jangan ada pikiran negatif soal perubahan nama bandara

Menurut gubernur, perubahan nama Bandara Internasional Lombok (BIL) menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid yang tidak lain merupakan pahlawan nasional adalah keputusan pemerintah pusat, bukan keputusan Gubernur atau Bupati.

"Keputusan mengganti nama bandara dengan nama Maulana Syeh bukan karena beliau pendiri NW atau apa, tapi karena penghargaan pemerintah pusat kepada beliau sebagai Pahlawan Nasional. Beliau milik kita semua bangsa Indonesia. Beliau bukan milik kelompok atau daerah tertentu. Beliau kebanggaan kita semua," tegasnya.

Bang Zul sapaan akrabnya menyebutkan, sudah lazim di mana-mana nama bandara kebanggaan di ambil dari nama Pahlawan Nasional yang berasal dari daerah tersebut. Karena itu, ketika keputusan pemerintah pusat untuk mengganti nama bandara, sebagai yang muda dirinya sudah bersilaturahmi sekaligus meminta pendapat Bupati Lombok Tengah, H. Moh Suhaili FT terkait perubahan nama bandara tersebut.

"Beliau setuju dan sudah nggak ada masalah apa - apa. Permintaan beliau kalau berkenan katanya di eksekusi setelah Pilpres saja agar daerah kita aman dan kondusif," ucap Zulkieflimansyah.

Karena itu, lanjut Zulkieflimansyah, dirinya menyarankan agar masyarakat tidak perlu melakukan unjukrasa. Lagi pula, sepanjang sepengetahuannya tidak ada kebuntuan komunikasi di NTB.

"Jadi kalau masih ada yang mengganjal, nggak perlu demo - demo. Kami pemerintah provinsi bisa di temui kapan saja atau kami yang datang menemui. Bila perlu kalau di rasa belum cukup, kami siap menemani Pak Bupati Lombok Tengah atau perwakilan masyarakat untuk bertemu dengan pemerintah pusat. Mari dengan kerendahan hati kita bangun daerah kita ini agar aman, nyaman dan membahagiakan kita semua," katanya.

Diketahui, Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengeluarkan surat keputusan yang ditujukan kepada DPRD NTB menindaklanjuti putusan Menteri Perhubungan, No 1421 tahun 2018 tentang Perubahan Nama BIL menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid di Kabupaten Lombok Tengah. Surat gubernur tersebut menuai penolakan dari sekolompok masyarakat yang menginginkan tidak ada pergantian nama bandara.

Dalam surat tertanggal 5 Nopember tersebut, Gubernur NTB meminta dukungan kepada DPRD NTB untuk mendukung perubahan nama bandara dan memberikan dukungan kepada Menhub agar meminta pihak maskapai mengumumkan perubahan nama BIL menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid dan memerintahkan PT Angkasa Pura I untuk memasang papan nama Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid di lingkungan bandara.

Baca juga: Dukung MotoGP, landas pacu bandara Lombok diperpanjang