Jakarta (ANTARA News) - Koordinator Pimpinan Kolektif Nasional (PKN) Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Laksamana Sukardi berpendapat, penelusuran terhadap 400 travel cek yang mengalir ke sejumlah anggota DPR periode 1999-2004 dari Deputi Senior Gubernur BI Miranda Gultom sangat mudah dilakukan."Bank keluarkan travel cek dapat diketahui tentang siapa yang beli dan dicatat nomor serinya. Jadi kemanapun cek itu berputar ujung-ujungnya kembali lagi ke bank," kata Laksamana yang juga mantan bankir itu kepada pers di Jakarta, Sabtu malam.Jadi, menurut dia, sangat mudah diketahui semuanya dan orang-orang yang terlibat karena KPK tinggal menelusuri cek itu dari mana keluarnya dan siapa yang mencairkannya.Namun yang menjadi persoalan, ujar Laksamana, apakah ada atau tidak keinginan politik yang kuat dari KPK untuk menguak kasus itu.Hal tersebut dikarenakan para pimpinan KPK mempunyai hutang budi tersendiri kepada DPR karena keberadaan mereka sebelumnya ditentukan melalui proses transaksi politik di DPR saat fit and proper test dulu. "Dalam setiap proses fit and proper test di DPR, tidak hanya deputy BI, hakim agung pun juga demikian. Yang terjadi adalah politik dagang sapi," ujar Laksamana. Dengan demikian, DPR pada dasarnya telah berubah menjadi badan pelelangan jabatan karena akhirnya elit-elit parpol saja yang bermain melalui kepanjangan tangannya di DPR. Dia juga mengatakan dalam proses itu, penilaian terhadap kriteria kompetensi kandidat yang diajukan tidak ada sama sekali karena penentuan yang terpilih didasarkan pada suara terbanyak di DPR.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008
