Masyarakat diminta perkuat literasi wisata halal

"Jadi hal-hal yang sifatnya ramah pariwisata harus terus kita edukasikan kepada masyarakat," kata Ketua PPHI Riyanto Sofyan

Jakarta (ANTARA) - Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI) meminta masyarakat dan pemerintah agar terus memperkuat literasi serta edukasi kepada turis yang datang berkunjung tentang penerapan wisata halal.

"Jadi hal-hal yang sifatnya ramah pariwisata harus terus kita edukasikan kepada masyarakat," kata Ketua PPHI Riyanto Sofyan di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat.

Pemberian literasi dan edukasi dibutuhkan untuk mengembangkan konsep wisata halal di berbagai daerah Tanah Air. Apalagi, tidak semua masyarakat atau turis yang datang memiliki latar belakang budaya sama sehingga dibutuhkan sikap sadar wisata.
Baca juga: Turis muslim global diperkirakan capai 158 juta orang di 2020

Sebagai contoh, usai peluncuran wisata halal di Kota Padang, Sumatera Barat, salah seorang turis berenang di pantai Padang yang sudah dibersihkan dan ditata oleh pemerintah setempat.

Hal tersebut langsung saja mendapat respon dari masyarakat setempat yang melarang karena juga bertolak belakang dengan konsep wisata halal.

"Nah jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi," kata dia.

Untuk menyiasatinya, pemerintah dan masyarakat perlu melakukan tindakan-tindakan positif. Selain edukasi dan literasi, menyiapkan pakaian atau peralatan tertentu di daerah wisata halal merupakan solusi lain.
Baca juga: Penang-Firefly tawarkan paket wisata kesehatan halal
Baca juga: Christian Sugiono sepakat Lombok destinasi wisata halal terbaik

Riyanto mengingatkan para pelaku usaha di daerah wisata halal juga harus melakukan pengembangan pemasaran. Kemudian, setelah itu untuk memajukannya yang paling penting adalah menjalankan standarnya.

Karena, ujar dia, jangan sampai ada klaim wisata halal di suatu daerah namun ternyata tidak. Hal ini dikhawatirkan dapat merusak citra pariwisata yang sudah dibangun.

Secara umum, pengembangan wisata halal sama halnya dengan industri lainnya yaitu membutuhkan regulasi dalam mengatur dan mengembangkannya.

"Oleh karena itu butuh regulasi yang jelas dalam menjalankan wisata halal dan peran pemerintah cukup besar karena menyangkut regulasi" katanya.
Baca juga: Wisata ramah Muslim Taiwan targetkan 65 ribu turis Indonesia