Kathmandu, (ANTARA News)- Pemerintah Nepal yang dipimpin kelompok Maois mengancam akan mendeportasi para warga Tibet yang tinggal secara ilegal di negara itu, kata sebuah berita media, Kamis. Pemerintah mengatakan pihaknya akan menyelidiki status warga-warga Tibet yang terlibat dalam protes-protes anti China dan mendeportasi mereka jika mereka tinggal di negara ini secara tidak sah, kata suratkabar Kantipur, demikian diwartakan DPA. Polisi dan departemen imigrasi mulai menyelidiki status mereka menyusul satu instruksi dari Menteri Dalam Negeri Bam Dev Gautam untuk menghentikan kegiatan para pengungsi Tibet, kata suratkabar itu. "Lebih dari 1.000 warga Tibet, yang ditahan selama unjukrasa-unjukrasa anti China dekat kantor konsulat China awal pekan ini, telah diserahkan ke departemen imigrasi untuk memeriksa status mereka di Nepal," kata kepala polisi Kathmandu Suebendra Khanal kepada suratkabar tersebut. "Jika mereka pengungsi, mereka tidak boleh terlibat dalam unjukrasa-unjukrasa politik. Jika mereka bukan pengungsi dan tinggal di Nepal secara tidak sah , mereka akan dideportasi,"kata Khanal. Akan tetapi , para pejabat tidak mengatakan ke mana para warga Tibet yang ilegal itu akan dikirim. Para pejabat kementerian dalam negeri mengatakan tindakan baru itu diberlakukan karena demonstrasi-demonstrasi anti China yang meningkat dapat berdampak pada hubungan luar negeri negara itu . Awal tahun ini, pemerintah Nepal melarang unjukrasa dekat kedubes China . Akan tetapi, protes-protes tetap berlangsung. Hampir 20.000 warga Tibet di Nepal secara resmi dinyatakan sebagai pengungsi. Banyak lagi tinggal di negara itu secara tidak sah, sementara pemerintah Nepal menghentikan pemberian status pengungsi kepada warga Tibet yang tiba di negara itu setelah tahun 1989. Sering terjadi protes anti China oleh warga Tibet yang tinggal di Nepal sejak Maret walaupun polisi Nepal membubarkan unjukrasa itu dan menahan para pemrotes. Nepal mendapat kecaman menyangkut penanganannya terhadap protes oleh kelompok hak asasi manusia yang menuduh polisi menggunakan kekuatan yang berlebihan untuk membubarkan para pemrotes dan menahan lebih dari 9.000 orang. Pemerintah Nepal membantah tuduhan itu tetapi mengatakan pihaknya tidak akan mengizinkan protes anti China di negara tersebut karena hal itu akan berdampak pada hubungan dengan negara tetangganya itu. Nepal juga mengatakan pihaknya mengakui Tibet sebagai bagian integral China.(*)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2008
