Lukas bertemu langsung dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengenai kelanjutan proyek pembangkit listrik yang nantinya akan digunakan untuk memenuhi industri, terutama smelter, di kawasan tersebut.
"Kami baru mau menawarkan, intinya Pak Luhut siap memfasilitasi penawaran ini," katanya.
Lukas menyebut proposal proyek PLTA Mamberamo telah disusun sejak zaman Presiden BJ Habibie. Karena potensinya yang besar, maka ia berinisiatif untuk kembali menjalankan proyek tersebut.
Pembangunan PLTA Mamberamo Raya di Sungai Mamberamo sudah didorong sejak 2012, yang diawali dengan penelitian, kemudian pada 2014 dibuat draf MoU dengan perusahaan asal Tiongkok Haenergy Holding Company.
Namun, pembangunan PLTA di Sungai Mamberamo itu tersendat karena kasus korupsi yang melibatkan mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua Jannes Johan Karubaba dan mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu.
Jannes dan Barnabas terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pengadaan pembuatan detail engineering design (DED) di PLTA Sungai Urumuka dan Sungai Mamberamo Tahun Anggaran 2009-2010.
Kemudian, pada 2016, Luhut yang kala itu masih menjabat sebagai Menko Polhukam ikut memfasilitasi pertemuan antara Pemda Papua dengan investor China. Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut mengenai rencana investasi pembangunan PLTA Mamberamo tersebut.
Baca juga: Bahlil Lahadalia: Isu keamanan kini jadi tantangan investasi di Papua
Baca juga: Papua Barat persilahkan investor buka industri kayu
Baca juga: KEK Sorong akan serap investasi Rp32,2 triliun
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2019
