"Era industri 4.0 akan ada konsekuensi pekerjaan hilang namun kita jangan pesimis," kata Sekretaris Jenderal (Sekjend) Kemenaker RI Khairul Anwar di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan berdasarkan salah satu lembaga riset ternama, sektor pekerjaan akan terus tumbuh meskipun sejumlah pekerjaan hilang dan beralih dilakukan oleh mesin atau robot.
Proses transformasi pekerjaan berbasis teknologi tidak selamanya menghilangkan pekerjaan. Hanya saja pemerintah diminta untuk mempersiapkan sumber daya manusia unggul dalam menghadapi revolusi industri 4.0.
Baca juga: Rektor UGM: Inovasi kunci menangkan kompetisi Revolusi Industri 4.0
"Kita harus mengantisipasi perubahan-perubahan itu sehingga memberikan pelayanan kepada masyarakat," katanya.
Lebih jauh, tugas pemerintah yaitu mengkaji jenis pekerjaan yang hilang maupun tumbuh. Kemudian, menyiapkan lembaga pelatihan untuk meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan.
Selain itu, pemerintah juga akan menerapkan program insentif bagi perusahaan yang mau berinvestasi di bidang pembangunan sumber daya manusia.
"Hal itu merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) 45 tahun 2019 tentang super tax deduction," ujar dia.
Berdasarkan PP 45 tahun 2019 tersebut perusahaan akan mendapatkan potongan pajak sebesar 200 persen dari nilai yang dikeluarkan apabila memberikan pembangunan sumber daya manusia.
Penerapan strategi itu dikarenakan pemerintah menyadari dunia usaha lebih memahami secara pasti apa saja yang dibutuhkan di lapangan.
"Ini sangat bijak dan ditunggu-tunggu oleh pengusaha," kata dia.
Baca juga: Indonesia dinilai siap masuki industri 4.0 tapi masih ada kendala
Baca juga: Menristek desak virtual reality dikembangkan hadapi era 4.0
Baca juga: Nadiem sebagai Mendikbud sudah sesuai tantangan revolusi industri 4.0
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2019
