Presiden minta rencana pembangunan jangka menengah disusun realistis

jangan abstrak, jangan normatif

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo meminta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 disusun lebih realistis dan bisa dijalankan.

“Saya ingin dalam dokumen RPJMN yang dimuat ada betul-betul peta jalan, roadmapnya ada, bagaimana cara mencapai target tersebut. Peta jalan yang jelas, tahapannya seperti apa, rutenya apa saja. dan betul-betul realistis bisa dilakukan, jangan abstrak, jangan normatif,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden Jakarta, Kamis.

Ia menegaskan ke depan tidak ada visi misi Menteri dan semua harus mengacu pada RPJMN sebagai penuangan visi misi Presiden dan Wapres.

Kepala Negara ingin agar semuanya bisa tersambung satu garis lurus dari pusat sampai ke daerah.

“Sambung pada sasaran pokok serta prioritas nasional lalu sambung lagi ke rencana-rencana strategis dari setiap kementerian,” katanya.

Oleh karena itu, ia meminta agar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dapat menjadi “clearing house” untuk melihat konsistensi antara rencana strategi di kementerian dengan yang tertuang di RPJMN dan visi misi Presiden dan Wapres.

“Saya tekankan agar perencanaan yang kita buat harus betul-betul sambung dengan penganggaran dan juga terdeliver dengan baik oleh kementerian,” katanya.

Ia menekankan agar jangan sampai yang sudah direncanakan RPJMN berbeda dengan yang dikerjakan kementerian dan juga berbeda dengan yang dianggarkan Kementerian Keuangan.

“Karena itu Kementerian PPN/Kepala Bappenas, Kementerian Keuangan harus menjadi tangannya Presiden dalam memastikan RPJMN terwujud dalam rencana, dalam anggaran kementerian-kementerian,” katanya.

Ia mengatakan sinergi antara lintas kementerian dan lembaga sekaligus pemerintah daerah harus dibangun bersama sehingga ada kesamaan gerak langkah.

“Tidak melangkah sendiri-sendiri di samping itu saya juga minta para Menteri memperkuat pengendalian atas eksekusi program-program prioritas di lapangan,” katanya.

Ia menilai seringkali RPJMN kaya dalam perencanaan tapi miskin dalam implementasi atau dalam eksekusi.

“Karena itu proses eksekusi, efektivitas proses delivery harus jadi tekanan dalam perancangan RPJMN 2020-2024,” katanya.