Jakarta (ANTARA News) - Badan Pengatur Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengusulkan kepada pemerintah agar memperpanjang jangka waktu pendistribusian BBM bersubsidi yang saat ini hanya berlaku selama satu tahun.Kepala BPH Migas Tubagus Haryono usai rapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Rabu mengatakan, jangka waktu yang hanya satu tahun telah membuat badan usaha sulit ikut tender distribusi BBM bersubsidi, karena belum balik modal."Masa pengembalian modal membangun infrastruktur distribusi BBM bisa mencapai 4-5 tahun. Kalau misalnya perusahaan menang tahun ini, kemudian kalah tahun depannya, apa mesti dibongkar infrastruktur yang sudah dibangun," katanya. Masa pendistribusian BBM bersubsidi yang hanya satu tahun tersebut mengikuti UU APBN yang juga berlaku satu tahun. Memang, menurut Tubagus, bisa saja fasilitas yang telah dibangun, kemudian dipakai buat BBM nonsubsidi. Hanya saja, tambahnya, pangsa pasar BBM nonsubsidi terlalu kecil. "Pangsa pasar BBM oktan tinggi saat ini hanya 2,5 persen atau paling tinggi lima persen," katanya. Ia juga mengatakan, pihaknya akan menyurati 22 perusahaan yang meminta kesanggupan mengikuti tender pendistribusian BBM bersubsidi tahun 2009. "Dalam 1-2 hari ke depan, kami akan surati mereka," katanya. Pada 22 Agustus 2008, BPH Migas telah mengundang 28 perusahaan yang mendapat penjelasan rencana dan syarat ikut tender BBM bersubsidi tahun 2009. Setelah dilakukan verifikasi, lanjutnya, sebanyak 22 perusahaan dinyatakan layak ikut tender. "Mereka akan ikut tender terbatas," katanya. Menurut dia, sejauh ini, ada beberapa badan usaha yang cukup siap mendistribusikan BBM bersubsidi tahun 2009. "Mereka berkeinginan agar distribusi BBM bersubsidi dilakukan secara parsial, karena terkait kapasitas dan kemampuannya," katanya. Sebelumnya, Anggota BPH Migas Agus Budi Hartono mengatakan, selain Pertamina, belum ada badan usaha lain yang memenuhi kemampuan sesuai yang dipersyaratkan sebagai pelaksana distribusi BBM bersubsidi. "Masih berat bagi perusahaan lainnya. Dengan kondisi sekarang ini, memang Pertamina yang berpeluang besar," katanya. Menurut dia, Pertamina selain memiliki pengalaman, juga fasilitas dan kemampuan keuangan yang memadai. "Sanggup tidak, misalkan badan usaha lain ditunda pembayaran subsidinya atau mendapat tunggakan PLN yang cukup besar," katanya. Kuota BBM bersubsidi 2009 yang kini masih dalam pembahasan pemerintah dan DPR adalah sebesar 36,85 juta kiloliter dan alpha (biaya distribusi dan marjin) 8,36 persen. Volume tersebut terdiri dari premium 19,44 juta kiloliter, minyak tanah 5,8 juta kiloliter, dan solar 11,61 juta kiloliter. Sedang, konsumsi BBM bersubsidi 2008 diperkirakan 38,92 juta kiloliter yang terdiri dari premium 19,47 juta, minyak tanah 7,56 juta, dan solar 11,89 juta.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
