Inovasi yang menjanjikan jadi produk komersial dihilirisasi BRIN

Satu tugas lain dari BRIN adalah bagaimana menghilirisasikan inovasi-inovasi baik yang menjanjikan itu menjadi produk komersial, produk yang bisa diserap oleh "market" (pasar)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Riset dan Teknologi (Menristek)/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang PS Brodjonegoro mengatakan BRIN akan berfungsi menghilirisasikankan inovasi yang menjanjikan untuk menjadi produk komersial.

"Satu tugas lain dari BRIN adalah bagaimana menghilirisasikan inovasi-inovasi baik yang menjanjikan itu menjadi produk komersial, produk yang bisa diserap oleh 'market' (pasar)," kata Bambang dalam pertemuan dengan media di Gedung BPPT, Jakarta, Rabu.

Menurut Menristek BRIN perlu dibentuk untuk melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan (litbangjirap) ilmu pengetahuan dan teknologi secara terintegrasi termasuk program, anggaran dan implementasi litbangjirap.

"BRIN akan menjadi organisasi baru. Kita pastikan BRIN punya target membudayakan inovasi di Indonesia dan mendorong sebanyak mungkin inovasi, invensi dan paten yang agak menganggur yang bisa dihilirkan ke sektor industri," tuturnya.

Menristek juga mengatakan dengan BRIN mengintegrasikan litbangjirap, maka BRIN menjadi platform dan konsolidator dari seluruh litbangjirap yang saat ini tersebar di mana-mana seperti di lembaga pemerintah nonkementerian di bawah Kementerian Riset dan Teknologi, lembaga penelitian dan pengembangan di kementerian/lembaga, perguruan tinggi,dan swasta.

Pelaksanaan riset terintegrasi menghindari terjadinya duplikasi penelitian.

Secara menyeluruh, kata dia, anggaran penelitian dan pengembangan di Indonesia saat ini masih relatif kecil yakni 0,25 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Ia mengemukakan bahwa dari total anggaran riset yang dikucurkan pemerintah saja yang sebesar Rp26 triliun, anggaran riset yang dikelola Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) hanya sebesar Rp3,5 triliun, sementara Kementerian Riset dan Teknologi hanya Rp1,8 triliun.

Dia mengatakan banyak anggaran penelitian justru ada di lembaga penelitian dan pengembangan di kementerian/lembaga, yang mana lima terbesar yang mendapatkan anggaran diantaranya adalah Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Pertanian, Balitbang Kesehatan, Balitbang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balitbang Perindustrian, serta Balitbang Energi dan Sumber Daya Mineral.

"Mereka juga punya kapasitas penelitian cukup bagus tapi di bawah koordinasi masing-masing kementerian sehingga agenda tidak sinkron," katanya.

Contohnya pengembangan benih padi unggul sama-sama dilakukan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), LIPI, Balitbang Pertanian Kementan, dan universitas tertentu tapi bekerja masing-masing.

"Dengan anggaran tersebar, maka tidak terhindar duplikasi penelitian dan kurangnya sinergi antar lembaga peneliti dan antar penelitinya sendiri," demikian Bambang PS Brodjonegoro.