Pakar sebut keamanan siber perlu jadi agenda utama pemerintah

Semarang (ANTARA) - Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Doktor Pratama Persadha memandang perlu keamanan siber menjadi agenda utama pemerintah dalam memasuki era Industri 4.0 yang berbasis internet of things (IoT).

"Keamanan siber menjadi isu prioritas pada era digital seperti sekarang ini," kata Pratama menjawab pertanyaan ANTARA di Semarang, Rabu, terkait dengan pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Menhan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI di Jakarta, Senin (11/11), mengatakan bahwa Kementerian Pertahanan akan menggandeng Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) menjadi komponen cadangan.

Pratama yang pernah sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pengamanan Sinyal Lemsaneg (BSSN) mengatakan bahwa kehadiran komponen cadangan pertahanan (masyarakat sipil) perlu guna mendukung komponen utama (TNI) atau komponen lainnya.

"Salah satu komponen cadangan yang dibutuhkan adalah tenaga terdidik atau SDM di bidang keamanan siber," kata Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi CISSReC ini.

Menurut Pratama, peperangan kini tidak hanya terkait dengan kontak fisik dengan senjata konvensional. Bahkan, peperangan kini telah berkembang menjadi perang siber atau perang yang berbasis pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Saat ini, lanjut dia, secara global maupun Indonesia terdapat gap yang cukup besar antara kebutuhan dan kesiapan SDM keamanan siber, baik untuk lembaga pemerintahan maupun sektor privat dan industri. Hal ini pun terlihat dalam survei yang dilakukan Robert Walters pada bulan April 2019.

Survei yang diikuti oleh 400 orang di Asia Tenggara itu menemukan krisis talenta teknologi rupanya menjadi sebuah permasalahan global, tidak hanya Indonesia. Bahkan, tingkat kesulitan untuk mencari talenta teknologi berada di angka 7 dari skala 1—10.

Konsep komponen cadangan militer dari kalangan rakyat yang digagas Menhan Prabowo dengan menggandeng Mendikbud Nadiem Makarim, kata Pratama, tentu diharapkan dapat meminimalisasi gap antara kebutuhan dan kesiapan SDM keamanan siber di Indonesia.

Selain dalam rangka untuk memperkuat keamanan siber Indonesia, lanjut dia, juga komponen cadangan terdidik tersebut diharapkan dapat mengembangkan industri pertahanan tanah air. Dalam hal ini industri di bidang IT security.

Pada saat ini, menurut Pratama, Indonesia masih banyak memanfaatkan teknologi keamanan informasi dari luar. Apabila industri bidang IT security Indonesia maju dan berkembang, bangsa ini dapat mandiri dan berdaulat dalam hal keamanan informasi dan komunikasi.

Selain menggandeng Kemendikbud, Menhan juga perlu menggandeng pihak terkait lainnya, misal Kominfo. Pada saat ini Kominfo sendiri telah menyelenggarakan program Digital Talent yang bertujuan meningkatkan keterampilan dan daya saing SDM Indonesia di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

"Kominfo sendiri telah menyiapkan sebanyak 25.000 beasiswa pada program Digital Talent Tahun 2019," kata pria kelahiran Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ini.