Dua negara disebut tak kooperatif, Menlu RI enggan tanggapi Petral

Kok Petral sih, enggak-enggak

Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI), Retno Marsudi enggan memberi tanggapan terkait kasus dugaan suap Pertamina Energy Trading Limited (Petral).

Padahal, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dua negara tidak kooperatif sehingga KPK kesulitan untuk menguak bukti lintas negara terhadap kasus dugaan suap perdagangan minyak mentah dan produk kilang Petral.

"Kok Petral sih, enggak-enggak," ujar Retno sembari menggoyangkan telapak tangannya saat ditanya wartawan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen RI Jakarta, Selasa.

Baca juga: KPK telusuri aliran dana ke rekening saksi kasus Petral

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif berharap semua pihak dapat mendukung penanganan perkara dugaan suap yang menjadi perhatian besar Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

Untuk mengungkap kasus dugaan suap itu, kata Syarif, memerlukan kerja sama internasional yang kuat. Namun, terdapat dua negara tak kooperatif membantu mengungkap kasus tersebut.

"Perlu disampaikan bahwa kasus ini melibatkan beberapa negara yaitu Indonesia, Thailand, Uni Emirat Arab, Singapura, British Virgin Island, dan sayangnya hanya dua negara yang mau membantu, sedang dua negara lain tidak kooperatif," kata Syarif.

Terlibatnya sejumlah perusahaan di beberapa negara save heaven seperti British Virgin Island, kata dia, menambah kesulitan dalam pengungkapan kasus.

Baca juga: KPK dalami aliran dana terhadap tersangka kasus Petral

Kasus itu mulai diselidiki KPK sejak Juni 2014 dan kini sedang di tahap penyidikan. Namun, KPK baru berhasil menetapkan satu orang yaitu BTO sebagai tersangka pada September 2019.

Menlu RI Retno Marsudi menjelaskan dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI bahwa lima tahun ke depan diplomasi Indonesia akan sangat sibuk.

Hal itu berkaitan dengan program peningkatan kontribusi dan kepemimpinan Indonesia di tingkat regional maupun dunia.

Selain menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia juga duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Baca juga: Tersangka kasus Petral Bambang Irianto dikonfirmasi soal tupoksi

Tahun 2020, Indonesia juga akan menjadi tuan rumah untuk dua agenda internasional. Retno mengatakan Indonesia akan menyelenggarakan Halal Summit hingga forum regional yang membahas infrastruktur (Indo-Pacific Infrastructure and Connectivity Forum).

Sementara itu, di tahun 2023 akan menjadi tahun diplomasi tersibuk sebab Retno mengatakan Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN dan G20.

Baca juga: KPK panggil tersangka kasus Petral

Baca juga: Pertamina : PIMD bukan pengganti Petral

Baca juga: Perkara perdagangan minyak jadi kotak pandora ungkap mafia migas