Kathmandu (ANTARA News) - Pemerintah pimpinan-Maois Nepal Senin berjanji untuk mengakhiri kondisi seperti-budak bagi sekitar 150.000 buruh-terikat jauh di bagian barat di negara itu yang telah melunasi utang selama beberapa generasi. Menurut sistim "Haliya" (petani tanah), anak-anak mewarisi utang yang ditimbulkan oleh orangtua dan embah mereka serta harus bekerja di ladang untuk lintah darat dan tuan tanah. "Praktik ini akan dihapuskan setelah sebuah komisi yang kami tunjuk mengajukan leporannya," Krishna Bahadur Mahara, jurubicara pemerintah Maois, mengatakan. Nepal secara resmi telah menghapus semua bentuk perbudakan pada 2001, tapi sistim Haliya -- yang memerangkap orang dalam lingkaran utang -- masih hidup di daerah terpencil, kata beberapa aktivis. "Itu (sistim Haliya) berlanjut di daerah kami karena tuan tanah memaksa orang miskin untuk meneruskan tradisi yang telah berusia tua itu," Gorak Sarki, seorang Haliya dari distrik Doti, 440 Km di barat Kathmandu. "Ketika kami mengeluh, pemerintah mengabaikan kami, dan kami terpaksa melekat pada tradisi itu untuk terus hidup," kata Sarki. Buruh Haliya mengatakan mereka menginginkan upah minimum dan alokasi tanah. "Kami memiliki harapan besar pada pemerintah baru Maois. Mereka menjanjikan land reform revolusioner sehingga kami mengharapkan mereka akan membicarakan masalah kami," Dambar Bishwokarma, aktivis Haliya lainnya dari distrik Doti, mengatakan. Maois Nepal sekarang memimpin negara itu setelah ditandatanganinya perjanjian damai 2006 menyusul pemberontakan sengit selama satu dekade. Mereka muncul dengan kemenangan dalam pemilihan penting April untuk sebuah badan yang menghapus monarki yang tidak populer dan sekarang akan menulis konstitusi baru bagi republik terbaru di dunia, demikian AFP.(*)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008