Penerima Kartu Pra Kerja ditargetkan 2 juta orang

Jakarta (ANTARA) -
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menargetkan masyarakat penerima Kartu Pra Kerja mencapai 2 juta orang

"Tadi kita membahas mengenai program Kartu Pra Kerja, dimana Kartu Pra kerja itu dipersiapkan untuk 2 juta tenaga kerja yang dipersiapkan untuk masuk pra kerja dan rencana sistemnya berbasis digital dimana 500 ribu basisnya adalah kartu dan 1,5 juta basisnya digital," kata Airlangga di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Selasa.

Menurut Airlangga, pemanfaatan kartu Pra Kerja adalah untuk "triple skilling" yang terdiri atas "upskilling", "reskilling" dan juga pelatihan itu sendiri.

"Sifat dari pelatihan itu adalah menggunakan lembaga-lembaga pelatihan baik yang dimiliki kementerian maupun yang dimiliki dunia swasta," tambah Airlangga.

Menurut Airlangga, arahan Presiden Jokowi adalah agar terjadi pengembangan "supply and demand" dari segi kebutuhan lapangan pekerjaan.

"Kita ketahui Bersama karena sifat dari kartu ini adalah 'many to many', multi to multi', berbeda dengan kartu lain yang sifatnya satu arah seperti bantuan pemerintah. Kalau ini pesertanya banyak, kursusnya banyak," ungkap Airlangga.

Pihaknya juga akan membuat mekanisme "tracking" dan bagaimana memberikan pelatihan kepada Lembaga pelatihan yang sudah "diakreditasi" dan bisa dilakukan oleh masyarakat dengan sistem online.

"Sebetulnya kita juga mencoba menyusun berbasis kepada kuota sehingga bagi yang mendaftar di kota besar maupun di kota kecil kesempatan untuk ikutnya sama. Pemerintah sendiri menyiapkan dana pelatihan yang sifatnya terbuka, jadi ada pelatihan yang seminggu misalnya untuk barista kopi mungkin ongkosnya jauh lebih murah dari pada pelatihan 'coding' yang butuh waktu 3-6 bulan," jelas Airlangga.

Dana yang disediakan untuk Kartu Pra Kerja adalah sebesar Rp10 triliun.

"Untuk pelaksanaan itu akan dibuat semacam 'project management office', karena ini sifatnya lintas kementerian maka Bapak Presiden minta ini dikoordinasikan di bawah Kemenko Perekonomian dan akan kita siapkan perpresnya," tambah Airlangga.

Perpres tersebut akan mengatur sejumlah hal termasuk untuk penerima manfaat seperti kriteria siapa yang dianggap layak yaitu sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, di atas 18 tahun dan mereka yang sedang tidak sekolah.

"Jadi diharapkan program ini bisa komplementer untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Bapak presiden memberi arahan bahwa perpres ini akan diberi judul kepada tim yang kita sebut sebagai Komite Cipta Lapangan kerja," ungkap Airlangga.

Dengan program tersebut ditargetkan tercipta lapangan kerja hingga 2,5-3 juta dan pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen.

"Itu kan jalan berdasarkan pertumbuhan ekonomi, sedangkan yang lain ini adalah untuk 'safety net'," tambah Airlangga.