Yogyakarta (ANTARA News) - Saat ini merupakan momentum tepat bagi Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk berbicara dan menyampaikan sikap terkait kedudukan dirinya serta masalah status keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)."Sultan HB X selama ini banyak diam, justru politisi maupun tokoh baik akademisi maupun pemuka masyarakat yang banyak bicara. Sekarang saatnya Sultan lebih berterus terang," kata pengamat sosial politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Arie Sujito Msi, Senin.Menurut dia, pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengatakan akan memperpanjang jabatan Sultan HB X sebagai Gebernur DIY hingga dua tahun ke depan merupakan strategi dan cara presiden untuk mengetahui agenda dari penguasa Keraton Yogyakarta tersebut."Banyak pihak yang tidak tahu apa agenda Sultan dan pemikirannya termasuk presiden, sehingga pemerintah ikut campur mencarikan jalan tengah untuk provinsi ini agar tetap menghormati keistimewaan dan proses demokrasi," katanya.Ia mengatakan, banyaknya pernyataan dari politisi maupun tokoh masyarakat selama ini ternyata tidak mampu memaksa Sultan untuk bicara dan hanya tetap diam sehingga masyarakat juga tidak tahu apakah akan mendukung Sultan sebagai gubernur atau menuju pentas nasional. "Sekarang ini waktunya sudah habis dan pembahasan Rancangan Undang Undang Keistimewaan (RUUK) DIY sudah tidak mungkin lagi, sehingga presiden intervensi untuk mengatasi `dead lock` tersebut," katanya. Lebih lanjut ia mengatakan, sekarang merupakan giliran Sultan untuk menjawab `tebakannya` sendiri dan nanti masyarakat akan bersikap dan memberikan dukungan. "Rakyat sudah banyak bicara dan sekarang Sultan harus menjawab tebakannya ini agar arahnya lebih jelas, apakah akan tetap di `Kepatihan` (Kantor Gubernur DIY) atau menuju pentas politik nasional, karena selama ini rakyat sama sekali tidak dapat menebak apa yang dikehendaki Sultan. Arie mengatakan, pilkada memang tidak bisa dielakkan akan dilaksanakan di DIY, tetapi posisi Sultan di sini sangat besar dan memiliki kewenangan penuh untuk menentukan daerahnya. "Saat ini cukup sulit untuk melihat apakah Sultan sebaiknya menerima tawaran pemerintah untuk perpanjangan masa jabatan selama dua tahun lagi atau menolak dan kemungkinan berkiprah di jajaran elit nasional," katanya.(*)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008
