BPPT dukung sistem manajemen keuangan tunggal di Indonesia

ke depan kita ingin hanya ada satu aplikasi simr@l yang digunakan seluruh pemda sesuai keinginan Presiden terkait sistem Pemerintahan berbasis elektronik...

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mendukung untuk terbentuknya satu sistem manajemen perencanaan, penganggaran atau keuangan dan pelaporan tunggal yang menghubungkan seluruh daerah di Indonesia pada satu server dan aplikasi.

Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT Michael A Purwoadi mengatakan sistem tunggal penting untuk memenuhi aspek efisiensi, akuntabilitas, keamanan dan keterpaduan.

"Ke depan kita ingin hanya ada satu aplikasi simr@l yang digunakan seluruh pemda sesuai keinginan Presiden terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik," ujar Michael dalam acara sosialisasi sistem informasi pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Gedung BPPT, Jakarta, Selasa.

BPPT menyosialisasikan Sistem Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang berbasis teknologi online atau simr@al dan Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan atau simp@n kepada pemerintah daerah dan mendorong semua pemerintah daerah untuk menjalankan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Dengan terintegrasinya data dalam satu sistem maka mudah dilacak realisasi dari perencanaan hingga pelaksanaan program pemerintah dan penganggaran. Sistem yang terintegrasi diyakini akan mencegah terjadinya penyimpangan dan celah penyalahgunaan dana karena setiap data tercatat dan setiap perubahan dapat terlacak.

"Ada audit trail, kita tahu semua orang masuk melakukan apa mengubah apa di sistem ini," ujarnya.

Saat ini, simr@l telah diaplikasikan di 30 daerah baik di pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota seperti Situbondo, Probolinggo, Tangerang Selatan, Bogor dan Banten. BPPT ikut terlibat dalam pengamanan server di 30 daerah tersebut. "Ke depan kita harapkan hanya akan amankan satu server saja," ujarnya.

Menurut Michael, server sistem sekarang ini ada di mana-mana sehingga sulit melakukan rekonsiliasi data keuangan daerah. Diharapkan dengan sistem cloud simr@l, maka dapat merekonsiliasi data-data keuangan daerah.

Simr@l tersebut dapat terintegrasi dengan aplikasi SPBE penunjang lain seperti layanan kepegawaian, aset, penerimaan dan keuangan.

BPPT telah mengembangkan simr@l sejak 2008, yang menjadi suatu aplikasi yang merupakan bisnis inti dalam pemerintahan daerah.

"Cloud simr@l dengan teknologi terkini yang memungkinkan pemanfaatan hanya satu dan tunggal," tuturnya.

Karena cloud simr@al hanya menggunakan satu server, maka akan memberikan keuntungan dari sisi operasional, perawatan dan pengelolaan serta rekonsiliasi data-data daerah menjadi data keuangan negara.

Sejauh ini, hanya bisa membuat pertanggungjawaban keuangan pemerintah pusat, sementara tidak bisa membuat pertanggungjawaban keuangan negara karena sulit mendapatkan rekonsiliasi data dari daerah-daerah yang terpisah atau tidak terintegrasi.

Pada sistem ini juga digunakan tanda tangan digital untuk memastikan aktor yang buat dokumen elektronik, dan memastikan keutuhan dan keotentikan dokumen elektronik yang akan dipertukarkan dan disimpan.

"Siapa yang bisa memastikan data yang kita kirim tidak diubah di tengah jalan? Hanya dengan tanda tangan elektronik kita bisa memastikan bahwa file (dokumen) tersebut tidak diubah di tengah jalan," ujar Michael.

Demikian pula dengan penyimpanan data, dengan simr@l dapat dipastikan 10 atau 20 tahun lagi atau berpuluh tahun kemudian dokumen elektronik tersebut adalah dokumen yang sama.

Sedangkan simp@n merupakan respositori atau kumpulan pengetahuan dan informasi, juga sebagai wahana untuk tanya jawab antar para pengguna simr@l dan antara pengguna simr@l dengan penanggung jawabnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Muhtarom mengatakan penggunaan simr@l telah memberikan manfaat bagi terintegrasinya data dari perencanaan, penganggaran hingga pelaporan. Sebelum menggunakan simr@l, setiap tahapan tidak terintegrasi d dan menggunakan aplikasi berbeda sehingga kurang efisien.

"Simr@l terkait pengelolaan APBD mulai perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan serta pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban, ada audit, ini satu rangkaian panjang yang tidak boleh terputus," tuturnya.

Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara BPPT dan Pemerintah Kabupaten Lebak serta BPPT dengan Pemerintah Kota Pekalongan tentang uji coba implementasi e-planning dan e-budgeting simr@l.

***3***