Astra Ventura: Pemerintah perlu memiliki "government fund"

Jakarta (ANTARA) - PT Astra Mitra Ventura, anak usaha PT Astra International Tbk, menyarankan agar pemerintah memiliki dana pemerintah atau government fund untuk membantu investor dan pelaku bisnis serta industri dalam negeri.

"Indonesia itu menurut saya memiliki satu pekerjaan rumah yakni tidak memiliki government fund atau Indonesia fund," ujar Presiden Direktur Astra Ventura, Jefri R. Sirait di Cikarang, Jawa Barat, Senin.

Menurut Jefri, risiko kegagalan investasi atau bisnis selalu ditanggung oleh pelaku bisnis, investor dan industri sehingga kehadiran government fund tersebut dinilai penting.

"Saya pikir dari fund dari pemerintah atau swasta itu penting," katanya.

Selain itu Jefri juga menambahkan bahwa regulasi antara pemerintah dengan daerah harus selaras dan sinkron demi menciptakan ekosistem bisnis yang baik di Indonesia.

"Bicara ekosistem itu berarti bicara mengenai online single submission atau OSS, regulasi pemerintah. Mungkin ada over-regulated di mana bukan menambah aturan melainkan mempersingkat aturan. Jadi regulasi pemerintah penting," ujar Presdir Astra Ventura tersebut.

Jefri melihat bahwa pada prinsipnya periode kedua pemerintah Presiden Joko Widodo saat ini semua arahnya sudah persis sekali, dan kemungkinan akselerasi akan terjadi.

Sebelumnya Asosiasi Pengusaha Indonesia berharap pemerintahan baru di bawah Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Joko Widodo-Ma'ruf Amin dapat membangun kepercayaan pasar terhadap iklim usaha dan investasi Indonesia ke depannya.

Ketua Umum Apindo Hariyadi B. Sukamdani mengatakan bahwa para pengusaha berharap Kabinet Indonesia Maju mampu membuat gebrakan dan terobosan positif guna menstimulasi peningkatan iklim usaha, memperkecil hambatan yang ada, serta menyelesaikan permasalahan dan tantangan perekonomian Indonesia.

Apindo sebagai mitra pemerintah siap memberikan masukan yang konstruktif kepada kabinet Presiden Joko Widodo, serta bersinergi dalam program-program pemerintah, khususnya dalam upaya memenuhi lima prioritas kerja.

Prioritas tersebut yakni pembangunan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.

Apindo berharap kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah dapat menggairahkan dunia usaha sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dunia usaha, menciptakan industri mumpuni yang mampu bersaing di kancah internasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.