Jelang pemindahan ibu kota, Kalimantan butuh penataan provinsi

Ya saya sih berharap kalau Kalbar bisa pemekaran, kemudian Kalbar akan mengambil peran sebagai daerah penunjang ibu kota, kata dia

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menilai Pulau Kalimantan butuh penataan provinsi sebelum ibu kota negara di pindahkan ke Kalimantan Timur.

"Ya kalau tidak ditata, nantinya bakal kewalahan ketika ibu kota negara di Kalimantan, setiap provinsi wilayahnya sangat luas, tata kelola pemerintahan ibu kota negara itu bisa terhambat nantinya," kata dia.

Contohnya, Kalimantan Barat saja berbatasan sepanjang 970 kilometer dengan negara jiran Malaysia. Dengan wilayah yang luas, dikawatirkan tata kelola pemerintahan akan lebih sulit, sementara ibu kota negara akan dipindahkan ke pulau tersebut.

"Ya saya sih berharap kalau Kalbar bisa pemekaran, kemudian Kalbar akan mengambil peran sebagai daerah penunjang ibu kota," kata dia.

Kalbar, menurut dia, memiliki jumlah penduduk 5,6 juta jiwa, kalau pun jadi dimekarkankan menjadi Provinsi Kapuas Raya, Kalbar masih memiliki jumlah penduduk empat juta jiwa, dan rencana provinsi baru tersebut akan berpenduduk 1,6 juta jiwa.

"Kalimantan Utara ketika dimekarkan penduduknya itu cuma 700 ribu jiwa, kalau di Kalbar nanti ketika terbentuk Provinsi Kapuas Raya penduduknya mencapai 1,6 juta jiwa," katanya.

Sutarmidji ketika berkunjung ke redaksi Kantor Berita Antara di Wisma Antara, menyebutkan akan kembali memperjuangkan proses pemekaran tersebut sehingga pengelolaan wilayah di daerah penyangga ibu kota negara bisa menjadi lebih baik.

"Kita coba lagi lah, dengan argumen yang rasional, beberapa waktu lalu tokoh masyarakat datang minta otonomi khusus, kalau itu bukan kapasitas saya, nah kalau sudah sampai pemikiran ekstrem ke situ kan susah," ujarnya.

Selain Kalimantan Barat, provinsi lainnya di Kalimantan yang juga memiliki wilayah cukup luas, yakni Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.