Jakarta (ANTARA) - Peserta yang mengikuti acara Kementerian Luar Negeri yang bekerja sama dengan pemerintah Kolombia dan Badan Program Pembangunan PBB (UNDP) mengadakan kunjungan ke perkebunan sawit di Provinsi Riau pada 7-9 November 2019, sebagai rangkaian Lokakarya Internasional tentang Tanaman untuk Perdamaian (International Workshop on Crops for Peace).

Dalam keterangan tertulis Kemlu, Minggu, disebutkan bahwa kunjungan lapangan ke Provinsi Riau ditujukan untuk melihat secara langsung praktik pengelolaan perkebunan kelapa sawit lestari yang dibangun melalui kerjasama perusahaan dan petani kecil (small holder) yang membawa dampak positif bagi perkembangan sosial-ekonomi masyarakat lokal.

Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 20 orang peserta internasional, yang berasal dari United Nations Peacebuilding Support Office dan 12 negara, antara lain Indonesia, Kolombia, Afghanistan, Ethiopia, Ghana, Myanmar, Nigeria, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Filipina, dan Timor Leste.

Baca juga: UNDP bantu 80 ribu dolar AS dukung ketahanan ekonomi penyintas Sigi

Beberapa peserta yang hadir merupakan pengambil kebijakan dan pelaku utama dalam isu bina damai maupun pertanian di negara dan organisasi masing-masing, antara lain, Chief of Peacebuilding Strategy and Partnerships Branch, UN Peacebuilding Support Office Henk Jan Brinkman; Advisor at National Reconciliation and Peace Center (NRPC) Myanmar Duta Besar Paw Lwin Sein; Undersecretary of the Ministry of Traditional Governance, Peace, and Ecclesiastical Affairs dari Kepulauan Solomon Peter Mae; dan National Coordinator of West African Peacebuilding Network Ghana Albert Yelyang.

Dalam kunjungannya, para peserta dan narasumber dari PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART), mendiskusikan bagaimana industri kelapa sawit telah membantu meningkatkan kondisi infrastruktur di lingkungan sekitar perkebunan serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat, dalam hal peningkatan pendapatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, baik pekerja perkebunan dan petani kecil.

Baca juga: UNDP akan bantu pemulihan bencana di Sulteng, NTB sampai 2021

Pada kunjungan ke perkebunan kelapa sawit milik petani kecil di Kabupaten Kampar pada Jumat (8/11), para peserta melihat langsung kondisi ekonomi para petani kecil dan masyarakat di sekitar perkebunan yang ikut dalam skema program perkebunan inti rakyat, plasma, dan pendanaan mandiri, juga berdiskusi langsung dengan mereka mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para petani kecil dan bagaimana skema kerja sama dengan pemerintah dan swasta, dalam hal ini agar dapat mendukung pengembangan petani kecil.

Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral Kemlu Dindin Wahyudin mengatakan para peserta sangat terkesan dengan pola kemitraan petani-swasta-dan pemerintah yang dilaksanakan di Indonesia, dan mempunyai potensi yang baik sebagai inspirasi metode bina damai di kawasan-kawasan rawan konflik di berbagai wilayah di dunia.

Baca juga: PBB apresiasi kinerja Indonesia tangani bencana

Dalam kunjungan ini, peserta juga melihat bagaimana pengelolaan kelapa sawit dengan standar RSPO yang ramah lingkungan yakni riset pengembangan tanaman kelapa sawit yang lebih tahan kekeringan dan tingkat CO2 yang tinggi, penggunaan cara-cara alami untuk mengusir hama, misalnya dengan menanam tanaman pengusir hama dan memelihara predator hama, serta kunjungan ke instalasi pengembangan biogas melalui teknologi methane capture sebagai sumber energi terbarukan.

Kegiatan International Workshop on Crops for Peace diselenggarakan dalam rangka keanggotaan Tidak Tetap Indonesia dalam Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Salah satu prioritas Indonesia di DK PBB adalah menciptakan sinergi di antara upaya penciptaan perdamaian dan keamanan internasional sejalan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Mempromosikan proses bina perdamaian melalui pengembangan ekonomi, khususnya pengembangan pertanian merupakan salah satu cara untuk mencapai sinergi tersebut.

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Mohamad Anthoni
Copyright © ANTARA 2019