Terkait usulan Gerindra, Sekda minta senyumnya "dibaca"

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah meminta agar senyumnya "dibaca" terkait usulan DPD Gerindra Jakarta yang memasukan namanya sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta.

"Tergantung senyumnya, kamu kan belajar psikologi sedikit-sedikit soal senyum orangnya, bacalah ya," kata Saefullah dengan melemparkan senyuman yang terlihat agak kaku saat ditemui di Monas, Jakarta, Minggu.

Hingga saat ini, kata Saefullah, dirinya belum menerima undangan dari Gerindra yang telah memasukan namanya bersama tiga orang lainnya.

"Gerindra mana? Belum manggil mereka," kata Saefullah.

Sebelumnya, diketahui ada surat dari DPD Partai Gerindra DKI Jakarta yang ditujukan kepada DPP PKS tertanggal 17 Oktober 2019 dengan isi mengusulkan empat nama sebagai calon alternatif.

Yakni Dewan Penasihat Gerindra Arnes Lukman, Waketum DPP Gerindra Ferry J Yuliantoro, Wasekjen DPP Gerindra Ariza Patria dan Sekda DKI Jakarta Saefullah sebagai calon wakil gubernur alternatif pengganti Sandiaga Uno.

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik mengatakan surat bernomor JA/X-0646/B/DPD-Gerindra/2019 ditandatanganinya bersama Sekretaris DPD Gerindra Husni Thamrin serta oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani.

Hal itu karena dua calon sebelumnya yang disepakati "macet" dalam pembahasan.

Dengan adanya surat ini, artinya Gerindra mengusulkan adanya perubahan calon wagub yang sudah disepakati oleh kedua partai, yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

Baca juga: PKS sebut kosongnya kursi wagub sebabkan rancangan anggaran janggal
Baca juga: Anies Baswedan berharap wakilnya segera dipilih DPRD

Menanggapi adanya surat tersebut, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meminta Gerindra terlebih dulu berdiskusi dengan PKS dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait cawagub untuk menggantikan Sandiaga Uno.

"Untuk wagub DKI, sebaiknya Gerindra musyawarah dengan PKS dan Gubernur Anies Baswedan. Kita harus memperjuangkan hak warga DKI memiliki wagub," katanya.

"Karena beban gubernur dan wagub DKI bukan hanya beban warga DKI tetapi juga beban ibu kota dan diplomasi," kata Mardani, Jumat (8/11).