"Jumlah pengaduan masyarakat terhadap aktivitas fintech ilegal tersebut, meningkat dua kali lipat jika dibandingkan dengan data terakhir pada Agustus 2019 lalu. Pengaduan itu, rata-rata merasa diteror," kata Kepala OJK Malang Sugiarto Kasmuri di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat.
Menurut dia, aduan tersebut bukan hanya berasal dari korban fitech ilegal saja. Akan tetapi juga terdapat korban lain, yang masuk dalam akses kontak pengguna jasa fintech ilegal tersebut.
Fintech ilegal, lanjutnya, akan meminta akses terhadap kontak pada telepon pintar dari pengguna jasa fintech tersebut. Hal tersebut tidak seharusnya dilakukan, karena perusahaan fintech hanya diperbolehkan mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi pengguna jasa.
"Kalau perusahaan fintech meminta akses kontak kita, maka bisa dipastikan perusahaan fintech itu ilegal," ujar Sugiarto.
Sesungguhnya, keberadaan fintech di Indonesia banyak diminati oleh sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia. Tingginya minat UMKM untuk mengajukan pinjaman kepada perusahaan fintech tersebut dikarenakan mudahnya akses pembiayaan.
Namun, para pelaku usaha diharapkan tetap berhati-hati terhadap keberadaan perusahaan fintech ilegal di Indonesia. Pihakn OJK sendiri menyarankan kepada masyarakat untuk melakukan pengadian jika merasa dirugikan.
Secara nasional, tercatat, total fintech ilegal yang sudah ditangani Satgas Waspada Investasi hingga 31 Oktober 2019 mencapai 1.369 entitas. Sementara total entitas ilegal yang sudah ditangani sejak 2018, tercatat mencapai 1.773 entitas.
Baca juga: Satgas Waspada Investasi blokir 133 fintech lending ilegal
Baca juga: OJK ungkap 1.000 lebih layanan teknologi finansial ilegal ditutup
Baca juga: OJK Lampung tindak tegas 826 fintech ilegal selama 2019
Pewarta: Vicki Febrianto
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2019
