Anggota DPR dorong KKP lakukan pengaturan, bukan pelarangan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan agar tidak lagi melakukan pelarangan, tetapi yang dibutuhkan adalah pengaturan terhadap berbagai komoditas sektor kelautan dan perikanan di Tanah Air.

"Yang dibutuhkan pengaturan, bukan pelarangan. Kalau yang diatur pelarangan maka dunia perikanan akan kolaps," kata Daniel Johan dalam rilis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, dengan adanya pengaturan yang tepat maka ke depannya juga bakal meningkatkan produktivitas sektor perikanan yang selama ini terhambat.

Politisi PKB itu berpendapat, bahwa sejumlah regulasi yang perlu dievaluasi antara lain adalah terkait pembatasan ukuran kapal, serta pembatasan penggunaan sejumlah alat tangkap ikan.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menegaskan bakal menampung masukan dari semua pihak pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan nasional dalam rangka memperbaiki industri perikanan di Tanah Air.

"Kita akan mendengar langsung semua permasalahan dari para pengusaha, para nelayan terutama, termasuk asosiasi yang mewakili nelayan tangkap, nelayan budidaya, pembudidaya rumput laut, petambak garam," kata Edhy Prabowo.

Menurut Edhy, apapun permasalahan yang dihadapi, maka akan dicarikan jalan keluarnya.