Enam Pahlawan Nasional, dari wartawati hingga rektor pertama UGM

Jakarta (ANTARA) - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kembali menganugerahi gelar Pahlawan Nasional kepada sejumlah tokoh yang berjasa bagi bangsa dan negara.

Penganugerahan gelar tersebut dilakukan di Istana Presiden di Jakarta, Jumat atau dua hari sebelum Hari Pahlawan yang diperingati setiap 10 November.

Pada 2019 sebanyak 20 nama diusulkan oleh Kementerian Sosial untuk dibahas oleh Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) namun hanya enam tokoh yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

Para tokoh tersebut, yaitu Ruhana Kuddus dari Sumatera Barat, Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi (Oputa Yi Koo) dari Sulawesi Tenggara, Prof Dr M. Sardjito dan K.H. Abdul Kahar Mudzakkir dari D.I. Yogyakarta, Alexander
Andries Maramis dari Sulawesi Utara, dan K.H. Masjkur dari Jawa Timur.

Ruhana Kuddus (Roehana Koeddoes) merupakan wartawan perempuan di Sumatera Barat lahir di Koto Gadang, Kecamatan Ampekkoto pada 20 Desember 1884 dan meninggal di Jakarta pada 17 Agustus 1972 dalam usia 87 tahun.

Ia hidup pada zaman yang sama dengan Kartini, di mana akses perempuan untuk mendapat pendidikan yang baik sangat dibatasi.

Ruhana adalah pendiri Soenting Melajoe, surat kabar perempuan yang terbit di Kota Padang, Sumatera Barat. Pada 10 Juli 1912, ia menjabat sebagai pemimpin redaksi.

Saat Belanda meningkatkan tekanan dan serangannya terhadap kaum pribumi, Ruhana bahkan turut membantu pergerakan politik dengan tulisannya yang membakar semangat juang para pemuda.

Kiprahnya di dunia jurnalistik dimulai dari surat kabar Poetri Hindia pada 1908 di Batavia yang dianggap sebagai koran perempuan pertama di Indonesia.

Ruhana pun mempelopori berdirinya dapur umum dan badan sosial untuk membantu para gerilyawan.

Ruhana Kuddus pernah dua kali diusulkan Pemprov Sumbar sebagai pahlawan nasional dari provinsi itu dan terakhir diusulkan pada 2018, meski sudah memenuhi syarat namun belum beruntung ditetapkan sebagai pahlawan nasional.

Tokoh lainnya adalah Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi (Oputa Yi Koo) yang lahir di Buton Sulawesi Tenggara awal abad ke-18 Masehi.

Sultan Himayatuddin berjuang melawan Belanda untuk menegakkan kedaulatan dan terutama membebaskan bangsanya dari belenggu penguasaan Belanda.

Perjanjian-perjanjian dari raja-raja terdahulu telah membuat rakyat Buton sengsara dan kerajaannya hanya memilki kedaulatan semu.

Sultan Himayatuddin berjuang melawan penguasaan Belanda dengan memimpin perlawanan gerilya di Gunung Siontapina. Ia wafat dan dimakamkan di Gunung Siontapina pada 1776.

Baca juga: Presiden Jokowi beri gelar pahlawan kepada enam tokoh

Prof Dr M. Sardjito lahir di Magetan, Madiun, Jawa Timur, 13 Agustus 1889. Ia mengabdikan diri di bidang kesehatan dengan menjadi Anggota Kehormatan/pengurus Perkumpulan Dokter Indonesia pada 1915 sampai 1942.

Pada 1925 Dr Sardjito menjadi Ketua Organisasi Pergerakan Nasional Budi Utomo Cabang Jakarta. Tahun 1926 sampai dengan 1930 ia menjadi anggota Haminte Jakarta dan wakil Wethouder.

Sejak tahun 1937 hingga tahun 1944, ia bekerja sebagai Pemimpin Redactie Medische Beriichten (Berita Ketabiban). Ketika masa Revolusi Indonesia dan terbatasnya tenaga medis untuk menunjang perjuangan, maka bersama dengan Ki Hadjar Dewantara dan Prof Notonagoro, ia kemudian mendirikan Perguruan Tinggi Kedokteran. Tahun 1942, ia menjadi Ketua Mardi Waluyo Semarang.

Pada 1947-1949 ia menjadi Ketua PMI Klaten. Saat terjadi penyerbuan Belanda, Sardjito mengatur cara mendapatkan uang, bahan-bahan dan 22 obat-obatan untuk menjaga kesehatan rakyat, tentara, dan PMI.

Tahun 1948 Dr Sardjito menjadi anggota Panitia Pendidikan, sebagai Ketua Dewan Penimbang Pengangkatan Guru Besar, dan anggota Panitia Perguruan Tinggi.

Pada tahun 1949, ia menjadi wakil ketua persiapan untuk menerima perguruan tinggi dari daerah pendudukan. Sebagai Presiden/Rektor pertama Universitas Gadjah Mada, Desember 1949-1961, ia berprinsip bahwa pendirian Universitas Gadjah Mada tidak hanya membentuk ilmuwan, melainkan juga sebagai pejuang kebangsaan dan kemanusiaan.

Banyak jasa yang telah dilakukan Dr Sardjito untuk meningkatkan kesehatan masyarakat mulai dari penyelidikan penyakit kolera, disentri, lepra, tifus, meneliti influenza, diabetes mellitus, dan lainnya.

Atas jasa-jasanya, ia menerima berbagai penghargaan antara lain penghargaan istimewa dari Pemerintah RI atas jasa-jasa yang besar untuk pembangunan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (tahun 1951).

Mendapat Bintang Gerilya atas jasanya di dalam perjuangan bergerilya, pembela kemerdekaan Indonesia (tahun 1958), mendapat Bintang Mahaputra tingkat III dan menerima Bintang Kehormatan Keilmuan dari Uni Soviet (tahun 1960).

Selain itu, Bintang Satya Lancana peringatan perjuangan kemerdekaan dan Bintang Satya Lancana Karya Satya (tahun 1961) dan Bintang Mahaputra tingkat II secara Anumerta (tahun 1973).

Dr Sardjito meninggal di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta pada 6 Mei 1970 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kusumanegara.

Kiai Haji Abdul Kahar Mudzakkir lahir di Kampung Gading Selatan, Kota Yogyakarta, 16 April 1907. Ia wafat pada 1 Desember 1973 dan dimakamkan di Pemakaman Boharen Purbayan, Kotagede.

Pada periode 1920-1930an atau saat K.H. Abdul Kahar Mudzakkir menuntut ilmu di Universitas Al Azhar maupun di Universitas Darul Ulum, ia aktif memperkenalkan Indonesia sekaligus menggalang dukungan bagi kemerdekaannya, melalui berbagai organisasi yang diikuti seperti Gerakan Pelajar Indonesia maupun Perhimpunan Indonesia di mana ia bahkan pernah ditunjuk sebagai ketuanya.

Perjuangan Indonesia untuk merebut kemerdekaannya juga disebarkan melalui tulisan-tulisannya di berbagai artikel surat kabar yang terbit di Mesir maupun melalui Muktamar Islam Internasional di mana ia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara.

Setelah menyelesaikan studinya di Mesir, K.H. Abdul Kahar Mudzakkir berkiprah di bidang dakwah dan pendidikan melalui Muhammadiyah.

Aktivitas politik untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang telah dilakukannya sejak berada di Mesir terus dilanjutkan di Indonesia dengan aktif dalam Partai Islam Indonesia.

Aktivitas politiknya dan kemudian dipicu oleh keikutsertaan K.H. Abdul Kahar Mudzakkir dalam Pameran Kebudayaan Islam di Tokyo Jepang membuatnya diasingkan ke Garut dan kemudian ditahan di Nusakambangan oleh pemerintah kolonial Belanda.

Pada masa Jepang, perjuangan untuk mencapai cita-cita Indonesia terus dilanjutkan oleh K.H. Abdul Kahar Mudzakkir dengan menjadi komentator luar negeri di radio militer Jepang dan kemudian menjadi kepala Kantor Urusan Agama.

Saat akhir masa pendudukan Jepang di Indonesia, ia terpilih menjadi anggota BPUPKI dan kemudian terpilih lagi sebagai tim 9 yang merumuskan dasar negara Indonesia.

Selama aktif menjadi anggota BPUPKI, K.H. Abdul Kahar Mudzakkir pun tetap mencurahkan perhatian besarnya pada pendidikan dengan cara memelopori pendirian Sekolah Tinggi Islam yang lahir di tengah-tengah revolusi kemerdekaan Indonesia pada 8 Juli 1945.

STI ini kemudian berubah namanya menjadi Universitas Islam Indonesia dan pindah ke Yogyakarta yang hingga kini dikenal sebagai salah satu universitas ternama di Indonesia.

Alexander Andries Maramis adalah salah satu tokoh Minahasa yang duduk sebagai anggota Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Tokoh kelahiran Paniki Bawah, Minahasa, 20 Juni 1897 itu, juga termasuk dalam anggota panitia perancang UUD 1945. Ia juga berperan dalam merumuskan preambule dari dasar negara yang juga dikenal dengan Piagam Jakarta pada 17 Agusus 1945.

Saat kabinet pertama dibentuk, Alexander Andries Maramis duduk sebagai anggota kabinet, Menteri Negara, sebagai Wakil Menteri keuangan, Menteri Keuangan dr. Samsi Sastrowidagto tapi berhenti pada 25 September 1945 dan Alexander Andries Maramis diangkat sebagai Menteri Keuangan.

Di awal kemerdekaan, ekonomi terpuruk akibat perang. Selaku Menteri Keuangan, ia memerintahkan mencetak ORI (Oeang Republik Indonesia) pertama ditandatangani oleh Menteri Keuangan Alexander Andries Maramis diedarkan pertama kali oleh BNI 1946.

Ketika menjabat sebagai Menteri Keuangan pada Oktober 1945, Alexander Andries Maramis di rumahnya bersama-sama DR. Sam Ratulangi, ARSD Ratulangi, Otto Rondoniwa membentuk Badan Perjuangan KRIS (Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi).

Ia juga sepat menjabat sebagai duta besar di Uni Soviet dan Finlandia. Alexander Andries Maramis meninggal di Jakarta, 31 Juli 1977 dan dimakamkan di TMPN Utama Kalibata Jakarta.

Tokoh terakhir yang mendapat anugerah Pahlawan Nasional, yaitu K.H. Masjkur yang merupakan pelaku sejarah Indonesia dari zaman Jepang sampai Orde Baru.

K.H. Masjkur yang lahir di Singosari berperan sejak persiapan kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan dan mengisinya seluruhnya punya arti penting dalam dinamika negara.

Sejumlah jasa dan prestasi K.H. Masjkur di antaranya sebagai Pimpinan Tertinggi Barisan Sabilillah, Anggota BPUPKI yang merumuskan Pancasila dan UUD 1945, Pendiri Yayasan Sabilillah Malang, Ketua Yayasan Universitas Islam Malang (Unisma) pertama, Ketua Umum PBNU, dan Menteri Agama RI.

Pengusulan K.H. Masjkur untuk menjadi Pahlwan Nasional telah dilakukan sejak 1995 namun sempat terhenti. Pemberkasan diulang dan diusulkan kembali pada 2017 dan berproses hingga 2018.

K.H. Masjkur meninggal di Jakarta, 18 Desember 1992 dan dimakamkan di Singosari, Malang, Provinsi Jawa Timur.