Makassar (ANTARA News) - Minimnya pengawasan anggaran dalam sistem desentralisasi yang dikelola pemerintah daerah selama ini, dinilai rawan terhadap penyelewengan anggaran atau korupsi di sejumlah daerah."Minimnya fungsi lembaga pengawasan keuangan di daerah, penyebab tingginya angka korupsi," kata Ketua Badan Pekerja Anti Corruption Commitee (ACC) Sulawesi Selatan, Abraham Samad, di Makassar, Rabu.Sejauh ini, pemerintahan daerah belum mampu menerapkan sanksi pengawasan secara proporsional, bahkan sistem pengawasan tidak ditunjang oleh aparat yang kredibel, sehingga pelaksanaan sistem desentralisasi anggaran rawan disalahgunakan.Dia meminta, masyarakat harus memilih pejabat pemerintahan yang memiliki rekam jejak yang baik, dan memiliki kemauan melawan korupsi."Sistem desentralisasi anggaran dinilai cukup baik dan harus dipertahankan, untuk menunjang proses pembangunan yang merata di daerah," katanya Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudoyono dalam pidatonya meminta seluruh kepala daerah, untuk menekan angka korupsi yang dinilai semakin tinggi. Imbauan itu disampaikan menyusul semakin besarnya dana dari pusat yang dialokasikan ke daerah.(*)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008
