Menko PMK: Perkuat terus program berbasis pemberdayaan sosial

Jakarta (ANTARA) - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyatakan dukungan atas langkah Menteri Sosial Juliari Batubara yang akan memperkuat program berbasis pemberdayaan sosial.

"Pak Menko sangat mendukung dan secara keseluruhan beliau sangat mengapresiasi semua program dalam konteks mewujudkan visi Bapak Presiden terkait dengan membangun SDM unggul dan Indonesia maju," kata Mensos dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Mensos menerima kunjungan Menko PMK di Kementerian Sosial dalam meningkatkan koordinasi dan optimalisasi program di lingkungan Kementerian Sosial dengan lembaga terkait, khususnya di bawah Kemenko PMK.
Baca juga: Pemberdayaan ekonomi akan kurangi kesenjangan sosial

Kedua menteri tersebut mengkoordinasikan sejumlah kebijakan penting, untuk mewujudkan visi Presiden yakni membangun SDM unggul dan mewujudkan Indonesia maju.

Menurut Mensos Juliari, termasuk isu besar membangun SDM unggul yang menjadi bahasan dalam pertemuan itu adalah, dukungan data Kemensos untuk mewujudkan bantuan pendidikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

"Saya sampaikan kepada Pak Menko, bahwa kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan soal itu. Kemensos mendapatkan data 530.000-an anak sekolah Kelas XII. Nah, setelah diverifikasi, sebanyak 190.00-an siswa sudah terpadankan. Artinya sudah bisa mendapatkan bantuan KIP Kuliah," kata Mensos.
Baca juga: Kemensos bersama 50 pemkab bentuk sistem layanan terpadu

Hadir dalam pertemuan ini Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras, dan seluruh direktur jenderal, kepala badan, inspektur jenderal, dan juga tiga staf ahli Menteri Sosial. Sementara Kemenko PMK hadir lengkap baik Sekretaris Menko dan juga para deputi.

Masih terkait kebutuhan data, dalam kesempatan tersebut, Mensos juga melaporkan langkah Kemensos yang dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri. Tujuannya, Kemensos akan mendorong agar warga pra-sejahtera yang menerima bansos harus berbasis NIK.