Pengamat: pemilihan Kabareskrim jangan terjebak pragmatisme politis

Jakarta (ANTARA) - Pengamat pertahanan dan keamanan dari Universitas Paramadina Shiskha Prabawaningtyas mengingatkan Polri agar tidak terjebak dalam pragmatisme politis dan mengedepankan profesionalisme institusi dalam pemilihan sosok sebagai Kabareskrim Polri.

Menurut Shiskha di Jakarta, Kamis, fungsi jabatan Kabareskrim termasuk vital dan strategis dalam struktur kepolisian.

"Aspek kompetensi, kapasitas, dan integritas menjadi kunci dalam menilai kinerja fungsi jabatan ini secara khusus dan Polri secara institusi," tuturnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan amanah konstitusi UUD 1945, khususnya pasal 30 ayat 3, jelas disebutkan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Demikian pula UU Polri No.2 tahun 2002, khususnya pasal 2,4, dan 13 kembali menegaskan tentang fungsi dan tugas pokok Polri dalam penegakan, perlindungan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat.

“Dasar hukum ini tentu tidak bisa dilepaskan dari tuntutan reformasi dalam memastikan transisi demokrasi, yaitu penegakan supermasi hukum, penghormatan HAM, dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),” kata Shiskha.

Ia menambahkan, penerapan "merit system" dalam tubuh dan struktur kepolisian menjadi urgen dalam konteks meningkatkan kebutuhan dan tuntutan masyarakat atas pemberantasan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

"Polri seharusnya bisa bersikap untuk tidak terjebak dalam pragmatisme politis dan mengedepankan profesionalitas institusi terutama maraknya gelombang kekhawatiran atas pelemahan fungsi KPK," ucapnya.