Bangkok (ANTARA News) - Serikat buruh 43 perusahaan negara Thailand Rabu gagal melakukan mogok seluruh negeri untuk menunjukkan dukungannya kepada para pemrotes yang menduduki Wisma Negara selama sepekan lalu, yang mendesak Perdana Menteri Samak Sundaravej mengumumkan negara dalam darurat. Para perwakilan sekitar 43 perusahaan negara dan 200.000 karyawannya Senin mengancam untuk melakukan pemogokan mulai pukul 09:00 waktu setempat Rabu, untuk mendukung para anggota Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD), yang menduduki pusat pemerintahan sejak 26 Agustus. Pemogokan berjanji akan mengurangi keperluan dasar seperti listrik dan air untuk menyeleksi target-target pemerintah dan menutup pelabuhan di Bangkok. Pada pertengahan Rabu pemogokan belum terlaksana, meskipun beberapa perusahaan negara seperti Perusahaan Listrik Negara Thailand dilaporkan mengalami sejumlah besar absen yang tidak biasa. Penerbangan Thai Airways International dari Phitsanulok ke Bangkok dibatalkan oleh kapten dan para awak kapalnya Rabu pagi, karena mereka merasa tidak siap untuk terbang. "Keputusan pemogokan meningkat di kalangan mereka," kata Somsak Kosaisuk, pemimpin senior PAD dan mantan pemimpin serikat buruh pada Perusahaan Kereta-api Negara (SRT). Serikat buruh SRT sebagiannya menghentikan jaringan layanan kereta nasional sejak Rabu, namun Rabu telah kembali beroperasi. Meskipun serikat-serikat karyawan perusahaan negara gagal melakukan pemogokan secara luas, dan mengenakan hukum darurat, namun PAD tak menunjukkan upaya untuk mengosongkan Wisma Negara. Somsak dari PAD Rabu mengatakan bahwa gerakan itu masih bersikeras bahwa Perdana Menteri Samak Sundaravej harus mundur sebelum mereka memasuki tahap perundingan-perundingan. Samak Selasa menyatakan negara dalam darurat di ibukota setelah terjadi bentrokan sengit antara kelompok pro-pemerintah dan anti pemerintah yang menewaskan seorang, dan melukai 43 orang lainnya. Bentrokan itu terjadi ketika kelompok-kelompok pro pemerintah berusaha mengusir ribuan pendukung PAD dari Wisma Pemerintah, kata pejabat kantor pemerintah pusat. Panglima militer Jenderal Anupong Paojinda telah terpilih untuk memimpin satu komite untuk memecahkan kebuntuan antara PAD dan pemerintah yang tidak berkantor itu. Jenderal tersebut menjelaskan dalam konferensi pers Selasa, bahwa militer tidak akan menggunakan kekerasan untuk mengusir pengikut PAD dari Wisma Negara, yang mencuatkan pertanyaan-pertanyaan bagaimana dia bertekad untuk memecahkan krisis itu. Para pemimpin PAD menandaskan bahwa mereka tak akan meninggalkan kompleks Wisma Negara sampai Samak mengundurkan diri, dan seorang perdana menteri baru mendengarkan tuntutan-tuntutan mereka. (*)
Pewarta:
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2008
