Bangkok, (ANTARA News) - Serikat-serikat buruh sektor publik Thailand, Rabu menyerukan pemogokan, sehari setelah perdana menteri memberlakukan status negara dalam darurat di ibukota, dan memerintahkan militer untuk mengakhiri aksi protes anti pemerintah yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Ribuan pemrotes dari kalangan oposisi terus melanjutkan aksinya dengan menduduki kompleks kantor Perdana Menteri Samak Sundaravej. Mereka bersumpah akan terus melanjutkan kampanye sampai Samak mundur, demikian diwartakan Reuters. Bangkok pada Rabu tampak tetap tenang, setelah terjadi bentrokan-bentrokan pada Selasa pagi antara para pendukung pro dan anti pemerintah yang menewaskan seorang, serta melukai 45 orang lainnya. Samak telah memberi kewenangan kepada pihak militer untuk mengendalikan kerusuhan. Pihak militer mengatakan bahwa pihaknya tidak akan menggunakan kekerasan untuk mengusir pelaku aksi protes. Lampu lalulintas di kota yang berpenduduk 10 juta jiwa menimbulkan ancaman kepada transportasi umum karena terganggu oleh pemogokan. Sementara itu sekolah-sekolah masih tutup pada hari kedua setelah berlakunya status darurat. Suratkabar Bangkok Post dalam berita utamanya terpampang judul `Isyarat Pertama untuk Kompromi`, menjelaskan bahwa Sondhi Limthongkul, salah seorang di antara para pemimpin Aliansi Rakyat untuk Demnokrasi (PAD) mengatakan bahwa krisis yang berlangsung sebulan itu telah melumpuhkan pemerintah, dan tidak akan bisa dipecahkan jika Samak tidak meninggalkan kantornya. "Mereka harus menerima empat butir tuntutan, dan kecuali jika perdana menteri digantikan Somchai Wongsawat atau Surapong Suebwonglee," katanya pada suratkabar itu. Kedua tokoh yang disebut adalah menteri pendidikan dan menteri keuangan pada kabinet Samak. Namun, perkembangan itu tak segera jelas mengenai alasan bagi kedua tokoh tersebut bisa diterima oleh oposisi. Sondhi mengatakan bahwa pemerintah harus berjanji tidak mengubah konstitusi, harus menghentikan semua proyek-proyek infrastruktur besar, berkomitmen terhadap reformasi politik, dan menerima keputusan pengadilan soal lokasi candi di tanah Kamboja yang diklaim oleh beberapa orang di Thailand. Pengadilan Konstitusi telah memutuskan bahwa dukungan pemerintah terhadap permohonan Kamboja untuk mendaftarkan candi berumur 900 tahun, Preah Vihear, itu sebagai situs Warisan Dunia adalah melanggar konstitusi. Para aktivis anti pemerintah membangkitkan sentimen kaum nasionalis terhadap masalah itu, dan pada Juli lalu menteri luar negeri mengundurkan diri, sedangkan pasukan kedua negara saling berhadapan di wilayah perbatasan yang disengketakan. PAD menuduh Samak adalah bayangan mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, yang sekarang tinggal di pengasingan di London, setelah membayar uang jaminan berkaitan kasus tuduhan korupsi pada bulan lalu. PAD juga mengaku dirinya sebagai pengawal Raja Bhumibol Adulyadej dalam mengadapi dugaan bahwa Thaksin akan mengubah Thailand dari kerajaan menjadi republik, suatu tuduhan yang dibantah oleh kedua pihak, baik Thaksin maupun pemerintah. Akibat ketegangan ini, pasar saham jatuh 24 persen sejak aksi protes jalanan dimulai Mei lalu, dan meningkatnya aksi kekerasan yang membingungkan pemerintah pada saat para investor merasa akan melakukan konsentrasi berkaitan dengan kian melambatnya pertumbuhan ekonomi dan tingginya inflasi. Sementara itu parlemen telah memulai persidangan hari kedua, Rabu, yang membahas anggaran nasional yang mulai berlaku Oktober. Beberapa analis telah berspekulasi bahwa pemerintah akan mengajukan pemilihan sela setelah anggaran negara disetujui.(*)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2008
