BI ingatkan perkuat sinergi, ada 3 tantangan akselerasi infrastruktur

Dalam lima tahun ke depan, kita memiliki gap pembiayaan infrastruktur sekitar Rp4.000 triliun

Jakarta (ANTARA) - Deputi Gubernur Bank Indonesia Rosmaya Hadi mengatakan penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk mendorong akselerasi pembangunan infrastruktur.

Rosmaya dalam memberikan sambutan dalam lokakarya "Accelerating Infrastructure Development" di Jakarta, Kamis, mengatakan sinergi ini dibutuhkan untuk menjawab tiga tantangan dalam pembangunan infrastruktur.

Menurut dia, tantangan pertama adalah keterbatasan pembiayaan untuk pengadaan infrastruktur yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Dalam lima tahun ke depan, kita memiliki gap pembiayaan infrastruktur sekitar Rp4.000 triliun," kata Rosmaya.

Tantangan selanjutnya, tambah Rosmaya, adalah implementasi skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang belum sepenuhnya optimal digunakan untuk optimalisasi proyek infrastruktur daerah.

Terakhir, masih terbatasnya kompetensi Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK) khususnya di daerah, terkait penyiapan dokumen proyek dalam rangka implementasi skema KPBU.

Rosmaya memastikan upaya untuk mengatasi tantangan tersebut yang disertai oleh sinergi antar institusi dapat mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur dalam mencapai visi Indonesia maju 2045.

"Bank Indonesia mendukung komitmen pemerintah untuk terus mengakeselarasi pembangunan infrastruktur disertai dengan reformasi struktural dan penguatan kompetensi SDM," ujar Rosmaya.

Salah satu bentuk dukungan BI terhadap percepatan pembangunan infrastruktur adalah melalui fasilitasi kegiatan diskusi dalam bertukar pikiran dan merumuskan arah, langkah strategis dan prioritas pembangunan infrastruktur daerah ke depan.

Lokakarya ini merupakan rangkaian awal kegiatan Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia (Rakorpusda) yang akan diselenggarakan pada awal Desember 2019 dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur.