Sekarang kan kuota kredit rumah rakyat atau bersubsidi dengan skema FLPP sudah habisKupang (ANTARA) - Sebanyak 300.000 unit rumah layak huni sudah dibangun oleh Real Estate Indonesia (REI) selama tahun 2019 ini yang tersebar di 34 provinsi di seluruh wilayah Indonesia.
"Sudah ada 300.000 unit rumah layak huni yang sudah REI bangun dan ini tersebar di 34 provinsi di Indonesia," kata Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan Anggota DPP REI Slamet Utomo kepada wartawan di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis.
Hal ini disampaikan disela-sela kegiatan Musyawarah Daerah (Musda) REI NTT ke-VIII di Kota Kupang yang mengusung tema "Menyejaterahkan Masyarakat Melalui Penyediaan Perumahaan" di salah satu hotel di ibu kota provinsi NTT itu.
Ia mengatakan bahwa REI sendiri menargetkan sampai akhir tahun nanti rumah bersubsidi yang dibangun bisa mencapai lebih dari 300.000, namun hal itu masih terkendala karena habisnya kuota pembiayaan rumah bersubsidi dengan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
"Sekarang kan kuota kredit rumah rakyat atau bersubsidi dengan skema FLPP sudah habis, sehingga berdampak pada banyaknya beberapa daerah di Indonesia yang pembangunan perumahan FLPP-nya terhambat," ujar dia.
Menurut dia, dampaknya cukup signifikan bagi pembangunan rumah FLPP di Indonesia. Selain konsumen yang rugi, perusahaan pembangun juga sudah pasti ikut merugi.
"Mereka (konsumen) yang sudah membayar uang muka tidak bisa menempati rumah itu atau belum bisa diakadkan," ujar Slamet.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa dari 300.000 unit rumah yang dibangun di seluruh wilayah di Indonesia itu dibangun selama kurang lebih 3-4 tahun terakhir.
"Pemerintah pusat kan mempunyai program 1 juta rumah, nah kalau dihitung-hitung ini jumlahnya sudah banyak sekali dan sudah banyak masyarakat yang sudah memiliki rumah layak huni," kata dia.
Slamet pun berharap agar pada akhir tahun nanti masalah habisnya kuota rumah bersubsidi bisa segera diselesaikan, sehingga nantinya masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni bisa memiliki.
Ia mengaku bahwa beberapa kendala yang dihadapi oleh sejumlah perusahaan pembangun rumah bersubsidi adalah sulitnya mencari tanah untuk membangun rumah karena harus sesuai dengan tata ruang, kemudian rumah yang murah tapi jauh dari pusat kota.
Baca juga: REI NTB minta tambahan kuota pembangunan rumah bersubsidi
Baca juga: 11.789 pengembang terdaftar di sistem registrasi Kementerian PUPR
Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2019
