Komisi XI DPR minta Bappenas terapkan kebijakan berbeda soal Dana Desa

Komisi XI meminta Bappenas berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk menerapkan kebijakan yang berbeda tiap wilayah..

Jakarta (ANTARA) - Komisi XI DPR RI meminta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa untuk menerapkan kebijakan berbeda per wilayah terkait penyaluran dana desa.

“Komisi XI meminta Bappenas berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk menerapkan kebijakan yang berbeda tiap wilayah di Indonesia terkait dengan Dana Desa sesuai karakteristik masing-masing wilayah,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut disampaikan saat Komisi XI DPR RI menggelar rapat kerja dengan Suharso dengan agenda evaluasi kinerja 2019 dan rencana kerja 2020 di Gedung Parlemen, Jakarta.

Terlebih, disinyalir adanya ‘desa siluman’ yang disebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati muncul karena tanpa penduduk untuk mengajukan Dana Desa.

“Soal ini, kami akan berkoordinasi terus dengan Kementerian Keuangan, karena mereka akan melakukan investigasi, dan kami akan meminta laporannya,” ujar Dito.
Baca juga: KPK sebut pernah lakukan kajian dana desa 2015

Pada raker tersebut, Bappenas juga diminta meningkatkan koordinasi kegiatan di internal Kementerian supaya tidak terjadi penumpukan anggaran pada akhir tahun.

Kemudian, Komisi XI meminta agar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024, Bappenas memasukkan strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia agar tidak terjebak pada lebih dari 5 persen.

“Kami juga meminta Bappenas untuk meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan program pencegahan dan penurunan stunting yang terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia,” papar Dito.

Terakhir, Komisi XI meminta Bappenas supaya mengikutsertakan Komisi XI dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah dan Nasional.

Baca juga: Dana desa percepat pembangunan daerah tertinggal
Baca juga: Kemendagri: Desa hantu tidak mendapat alokasi dana desa sejak 2017