Pemprov Jatim luncurkan aplikasi SP2D daring

Kami ingin Jatim terkoneksi dan diakses secara real time

Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur meluncurkan aplikasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online (daring), Paperless dan Digital Signing (OPD) serta E-Valuasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten dan Kota.

"Kami ingin Jatim terkoneksi dan diakses secara real time. Maka dari pemanfaatan teknologi ini, perlahan bisa diwujudkan," ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Rabu.

Melalui program tersebut, orang nomor satu di Pemprov Jatim itu berharap koneksitas antara perencanaan dan penganggaran, e-Planning dan e-Budgeting secara regional Jatim bisa dilakukan.

Tercatat, sampai saat ini terdapat ada 14 dari 38 Kabupaten dan Kota di Jatim yang telah memanfaatkan teknologi ini.

"Kami berpikirnya regional karena APBD Jatim ini 38 kabupaten/kota sehingga terbesar di Indonesia. Secara presisi, akurasi dan akuntabilitas dari perencanaan serta penganggaran ini terus disiapkan," ucapnya.

Gubernur Khofifah juga mengklaim aplikasi ini merupakan yang pertama diluncurkan di Indonesia dan diharapkan menjadi acuan daerah lainnya.

Di tempat sama, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim, Jumadi, menjelaskan ada beberapa keunggulan aplikasi ini, seperti lebih efektif dan efisien.

"Ini juga karena di pengelolaan keuangan daerah kan tidak hanya penganggaran, tapi juga ada perbendaharaan," katanya.

Perbendaharaan, kata dia, yang selama ini otorisasi dan pencairan secara konvensional dilakukan langkah-langkah efektif dan efisiennya karena pihaknya mengerjakan SP2D, terlebih biasanya di akhir tahun bisa menumpuk.

Oleh karena itu dengan sistem SP2D online yang paperless dan digital signing, pihaknya mendesain untuk kecepatan untuk transparansi dan memiliki kelebihan, yaitu bisa dilakukan di mana pun.

"Kelebihannya, semisal kepala OPD sedang berpergian ke Jakarta, tetap bisa melakukan lewat ponselnya," tuturnya.