Bangkok (ANTARA News) - Komisi Pemilu Thailand, Selasa mengusulkan pembubaran Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang memerintah karena terlibat pembelian suara dalam pemilu lalu, satu pukulan hukum baru terhadap pemerintah yang menghadapi protes-protes berdarah.Rekomendasi itu dibuat saat PM Samak Sundaravej mengumumkan keadaan darurat di Bangkok, setelah bentrokan-bentrokan antara para pendukungnya dan kelompok oposisi selama Senin malam yang menyebabkan seorang tewas.Komisi itu membuat rekomendasi ke Kantor Kejaksaan Agung, yang kini harus membahas pandangannya atas kasus itu, kata juru bicara komisi itu Ruengroj Chomsueb kepada AFP.Jika para jaksa memutuskan untuk menangani kasus itu, mereka dapat meminta Pengadilan Konstitusi membubarkan partai itu dan melarang para pemimpinnya melakukan kegiatan politik.Kasus itu berawal dari satu tuduhan terhadap deputi pemimpin partai itu Yongyut Tiyapairat, yang Mahkamah Agung putuskan bersalah membeli suara selama kampanye pemilu Desember tahun lalu.Pemerintah Samak telah menghadapi sejumlah kasus hukum lainnya, dan tiga menteri terpaksa mundur setelah diadili Juli. PPP yang dipimpinnya dibentuk untuk menggantikan partai Thai Rak Thai yang dipimpin mantan PM Thaksin Shinawatra, yang digulingkan dalam kudeta tidak berdarah tahun 2006. Pengadian Konstitusi membubarkan Thai Rak Thai setelah kudeta itu dan melarang Thaksin dan para pemimpin lain partai itu terlibat kegiatan politik selama lima tahun. Thaksin kemudian memasang Samak untuk memimpin PPP yang kemudian berhasil menang dalam pemilu Desember. PPP siap mendaftarkan satu partai baru untuk mengumpulkan para pendukung mereka, apabila mereka kalah dalam sidang pengadilan.(*)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008
