150 peserta Kongres Perdamaian Internasional di Bali estafetkan obor

Badung, Bali (ANTARA) - Sebanyak 150 peserta Kongres Perdamaian Internasional ke-10 yang berlangsung di Kabupaten Badung, Bali, 6-8 November 2019, membawa obor perdamaian secara estafet (bergantian) untuk menandai pembukaan kongres itu di Pulau Dewata, Rabu.

Obor perdamaian dunia yang sebelumnya telah mengelilingi beberapa negara di Eropa dan Asia itu dibawa peserta dari berbagai belahan dunia yang mewakili beragam keahlian seperti akademisi, pemerintah, organisasi masyarakat sipil dan komunitas mediasi global untuk masa depan pembinaan perdamaian.

"Pertemuan ini sangat penting bagi para ahli perdamaian dan praktisi penciptaan perdamaian (peacemaking) dan peacebuilding untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang bagaimana membangun jembatan perdamaian di dalam negara dan wilayah yang lebih luas," ujar Staf Ahli Menteri Luar Negeri, Dewi Savitri Wahab.

Saat mewakili Kementerian Luar Negeri untuk membuka Kongres Perdamaian Interasional bertema "mediators beyond borders international" itu, Staf Ahli Menlu bidang sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri itu menekankan pentingnya pembangunan perdamaian di Asia.

"Kongres ini akan menunjukkan fungsi penting dari mengumpulkan pembuat perubahan, memetakan tren global, mengidentifikasikan benih-benih perubahan positif dan mengembangkan tindakan strategis untuk dunia guna melangsungkan perdamaian," katanya.

Dalam kongres yang juga dibuka dengan ditandai pelepasan burung merpati ke angkasa itu, Indonesia mendorong perdamaian melalui mediasi dan dialog antarbangsa di dunia.

Setelah membuka acara ini, Staf Ahli Kemenlu itu mengajak seluruh peserta untuk keluar gedung guna memberikan semangat perdamaian dunia dengan cara mengambil obor perdamaian dan memberikan doa bersama dengan tujuan agar dunia ini tetap dalam kedamaian.

Kongres ke-10 itu juga dihadiri Penerima Nobel Perdamaian tahun 1996 yang juga Mantan Presiden Timor Leste Jose Manuel Ramos-Horta, Mantan Wakil Perdana Menteri Kosovo Edita Tahiri.