Menteri Edhy siap revisi aturan membebani pemangku kepentingan

Kami siap merevisi beberapa aturan yang memberatkan bagi teman-teman semua

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan, pihaknya siap untuk merevisi berbagai aturan yang memberatkan pemangku kepentingan sektor kelautan termasuk pelaku usaha perikanan, guna meningkatkan devisa negara.

"Kami siap merevisi beberapa aturan yang memberatkan bagi teman-teman semua (pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan)," kata Edhy Prabowo dalam pembukaan Pameran Aquatica Asia dan Indoaqua 2019 di Jakarta, Rabu.

Menteri Edhy memaparkan, hari ini merupakan hari kesepuluh dirinya diberi amanah untuk memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Meski hanya baru 10 hari, ujar dia, tetapi dari beberapa pertemuan dirinya telah menangkap berbagai permasalahan yang dilontarkan, baik oleh perikanan tangkap maupun budidaya.

Ia mencontohkan mengenai adanya masukan mengenai regulasi mengenai ukuran dari kepiting yang boleh dijual. Aturan mengenai hal itu bertujuan untuk mengatur keberlanjutan dan agar komoditas itu tidak punah.

Selain itu, ada pula keluhan mengenai larangan menjual bayi lobster. Menteri Edhy mengemukakan, hal itu penting agar pembudidaya tidak hanya mendapatkan keuntungan kecil sehingga devisa yang lebih besar diambil oleh pihak luar negeri.

"Kenapa tidak dibudidayakan saja di dalam negeri? Kalau alasannya karena ketersediaan benih yang tidak cukup, mungkin bisa diatur misalnya tiga provinsi bersatu untuk membikin kawasan budidaya lobster di tengah-tengah," katanya.

Menteri Edhy juga mengingatkan bahwa regulasi mengenai perizinan kapal di atas ukuran 30 GT penting antara lain agar tidak terjadi perebutan antara pengusaha yang bermodal besar dengan nelayan tradisional yang melaut di pinggir pantai atau tepi laut.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam sejumlah kesempatan juga menyampaikan kepada kalangan pengusaha perikanan nasional agar benar-benar taat pajak dan jangan sampai memberikan data yang keliru kepada pemerintah.

"Kami akan dorong dengan aturan-aturan yang memudahkan. Tapi kami mau jawaban dari bapak-bapak (pengusaha perikanan) jangan bohongin kami, jangan bikin seolah-olah kami enggak ngerti apa-apa," kata Edhy Prabowo.

Menurut Edhy, pengusaha perikanan adalah pahlawan yang turut berjasa terhadap perekonomian negara sehingga pemerintah bersama-sama seluruh pemangku kepentingan akan terus berupaya mendorong kemajuan usaha perikanan ke depan.

Sebelumnya, pengamat perikanan Abdul Halim menyatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu memberikan kepastian usaha budidaya perikanan seperti dengan jelas menentukan zonasi mana di suatu daerah di Tanah Air yang benar-benar bisa dijadikan sebagai kawasan produksi budidaya perikanan.

"Hadirkan kepastian usaha bagi pelaku budidaya perikanan, terutama menyangkut penataan ruang," kata Abdul Halim.

Menurut dia, bila telah ada kepastian dalam penataan zonasi ruang untuk budidaya perikanan, maka langkah selanjutnya adalah menyediakan laboratorium berstandar baik untuk mendukung aktivitas perikanan budidaya, khususnya di daerah yang menyumbang produksi signifikan untuk komoditas perikanan budidaya.