Ketua DPRD Surabaya ajukan musyawarah mufakat terkait interpelasi

Surabaya (ANTARA) - Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono mengajukan jalan musyawarah mufakat terkait adanya ancaman interpelasi atau hak bertanya dari Fraksi Partai Golkar terhadap Wali Kota Tri Rismaharini terkait insiden gagalnya sidak Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali ke Gelora Bung Tomo, Minggu (4/11).

"Sebaiknya diselesaikan dengan duduk bersama, utamanya Fraksi Partai Golkar dan Pemkot Surabaya. Penjelasan resmi pemkot, mereka tidak menerima informasi terkait agenda sidak itu. Kita selesaikan persoalan itu dengan rembuk bersama," kata Adi Sutarwijono yang kerap dipanggil Awi di Surabaya, Rabu.

Menurut dia, dalam Tata Tertib DPRD Surabaya telah diatur setiap ada masalah sebaiknya menempuh jalan musyawarah mufakat agar tidak menimbulkan gaduh.

Terkait pernyataan dari Ketua Fraksi PDI Perjuangan Syaifuddin Zuhri yang bakal sepenuhnya membela Wali Kota Risma jika benar diinterpelasi, Adi mengatakan hal itu sebagai tindakan wajar karena Risma merupakan kader PDI Perjuangan yang kebetulan menjadi Wali Kota Surabaya, dan saat ini menjabat Ketua DPP PDI Perjuangan.

"Seperti Fraksi Golkar membela Pak Zainuddin Amali, saya kira wajar jika Fraksi PDI Perjuangan membela Bu Risma. Apalagi selain Wali Kota, Bu Risma adalah Ketua DPP PDI Perjuangan. Oleh karena itu, daripada ribut lebih baik persoalan ini diselesaikan secara musyawarah mufakat," katanya.

Jika di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya terjadi gaduh, lanjut dia, maka yang rugi adalah masyarakat Kota Pahlawan sebab energi akan terbuang sia-sia hanya dengan masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat.

"Mari, kita sama-sama mengawal Surabaya menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia U-20 tahun 2021. Kita tunjukkan bahwa Surabaya siap, dan bisa menjadi tuan rumah yang baik," kata Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini, .

Menurut Awi, masyarakat Surabaya terutama para pecinta sepak bola, tentu ingin menyaksikan pertandingan Piala U-20. Mereka tentunya akan bangga, jika Surabaya sukses dan bisa menjadi tuan rumah dengan baik.

"Ini adalah kesempatan emas dan langka yang belum tentu terjadi setiap tahun. Lebih baik energi kita gunakan untuk persiapan Piala Dunia U-20," katanya.

Terkait gagalnya sidak Menpora ke GBT, Fraksi Golkar DPRD Kota Surabaya sebelumnya berencana mengajukan hak interpelasi terhadap Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Hal itu disampaikan anggota Fraksi Partai Golkar Agung Prasodjo.

"Kami akan mulai dari Fraksi Golkar mengajukan interpelasi. Pemkot harus tahu bahwa Menpora datang bukan kepentingan pribadi, tapi kepentingan bangsa Indonesia," ujar Agung.