Lintas sektor perkuat pengurangan risiko gempa-hidrometeorologi

peningkatan efektifitas sistem peringatan dini akan sia-sia, tanpa disertai penguatan sistem kultur

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah unsur lintas sektor memperkuat sinergi dalam penguatan risiko gempa bumi dan bencana alam akibat cuaca dan iklim (hiddrometeorologi).

"BMKG bersama BNPB, pemerintah daerah serta kementerian/lembaga terkait perlu mempersiapkan langkah-langkah konkret," kata Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Dwikorita Karnawati dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan sinergi lintas sektor itu agar meningkatkan koordinasi dalam pencegahan ataupun pengurangan risiko akibat kejadian bencana alam. Hal itu mendorong BMKG untuk segera menginisiasi pertemuan koordinasi tersebut.

Hadir dalam pertemuan pada Senin (4/11) di antaranya Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo bersama Kepala BMKG Dwikorita Karnawati.

Rita mengatakan saat ini sebagian besar wilayah Indonesia mulai memasuki awal musim hujan. Puncak musim hujan diprakirakan terjadi bulan Januari-Februari 2020.

Untuk itu, dia mengatakan perlu segera ditingkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan BPBD setempat untuk membangun kewaspadaan semua pihak dan masyarakat serta melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan terhadap bencana alam hidrometeorologi.

Selain itu, lanjut dia, BMKG saat ini sedang memasang 194 sensor pendeteksi gempa bumi (seismograf) untuk merapatkan jaringan monitoring kegempaan guna meningkatkan kecepatan dan akurasi informasi gempa bumi serta peringatan dini tsunami.

Oleh karena itu, kata Rita, peran pemerintah daerah sangat penting dalam ikut menjaga keamanan peralatan yang terpasang dari pencurian dan perusakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Hal itu, kata Kepala BMKG, penting untuk menjamin keberlanjutan operasional peralatan dan sistem monitoring gempa bumi dan peringatan dini tsunami.

"Upaya modernisasi teknologi dan peningkatan efektifitas sistem peringatan dini yang sedang dilakukan saat ini akan sia-sia, tanpa disertai penguatan sistem kultur untuk melompatkan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat di lokasi rawan dalam memitigasi serta menyiapkan tindakan secara cepat dan tepat terhadap peringatan dini yang diberikan," katanya.